Liputan6.com, Jakarta - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyelenggarakan Urban Sustainability Education yang mengedukasi pelajar tentang literasi lingkungan.
Direktur Utama Askrindo, M. Fankar Umran menyampaikan, perusahaan asuransi tersebut berkomitmen mendukung program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan memperluas dampak lingkungan melalui pendidikan dan peningkatan literasi berkelanjutan.
Advertisement
Partisipasi Askrindo dalam kegiatan ini juga merupakan wujud dukungan perusahaan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
"Program ini dirancang agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi generasi muda di Jakarta," ujar Fankar, melansir Antara, Rabu (7/1/2026).
Program ini dirancang tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi pelajar, sekaligus menumbuhkan kesadaran serta keterampilan menjaga lingkungan sejak dini.
Lebih dari 1.000 pelajar dari jenjang SD hingga SMA, termasuk siswa diaspora, mengikuti program Urban Sustainability Education di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung mengenai keberlanjutan lingkungan, sehingga para siswa dapat memahami isu lingkungan serta terlibat aktif dalam upaya menjaga kelestarian alam.
Kegiatan utama program ini adalah penanaman pohon secara serentak sebagai simbol komitmen menjaga lingkungan, sekaligus memberikan pengalaman langsung bagi peserta dalam praktik ketahanan pangan dan pengelolaan ruang hijau.
Peserta didik diperkenalkan cara menanam apotek hidup dan tanaman hidroponik di ruang terbatas, sehingga mereka memahami bahwa ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal sendiri.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pembelajaran mengenai mitigasi bencana dan pemahaman risiko perkotaan, sekaligus membangun karakter tangguh yang penting dalam kehidupan perkotaan.
Dorong Kesadaran dan Partisipasi Generasi Muda
Program ini bertujuan memperkuat kesadaran pelajar terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab terhadap pengurangan emisi karbon.
Melalui keterlibatan aktif, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami isu lingkungan, tetapi juga dapat menerapkan langkah-langkah kecil yang berdampak nyata.
Selain membekali generasi muda, kegiatan ini mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam menciptakan kota yang hijau, adaptif, dan berkelanjutan.
"Sekaligus agar masyarakat terdorong berperan aktif dalam mewujudkan kota yang lebih hijau, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang," ujar Fankar.
Dengan kolaborasi ini, pengalaman belajar yang aplikatif sekaligus menumbuhkan budaya peduli lingkungan yang dapat diteruskan dalam kehidupan sehari-hari.
Pembelajaran Tak Boleh Terhenti, Mendikdasmen Terbitkan Surat Edaran bagi Sekolah Terdampak Bencana
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana yang menjadi panduan resmi dalam penyelenggaraan pembelajaran.
Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2026 ini ditujukan kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk memastikan layanan pendidikan tetap berlangsung.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan, meskipun berada dalam kondisi terdampak bencana, tetapi proses pendidikan tidak boleh berhenti.
Dia mengatakan, keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus menjadi prioritas utama.
"Pendidikan tidak boleh terhenti akibat bencana. Namun, keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil," ujar Mu'ti melansir Antara, Selasa 6 Januari 2026.
Dalam surat edaran, satuan pendidikan diberikan kelonggaran untuk menyesuaikan penyelenggaraan pembelajaran, termasuk metode pembelajaran, waktu pelaksanaan, serta penggunaan fasilitas sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah yang terdampak.
"Selain aspek pembelajaran, dalam SE itu juga menekankan pentingnya dukungan psikososial bagi peserta didik dan pendidik yang mengalami dampak bencana, serta mendorong terciptanya lingkungan belajar yang ramah anak dan empatik untuk membantu pemulihan kondisi mental dan emosional warga sekolah," papar Mu'ti.
Dia juga meminta pemerintah daerah untuk aktif berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna memastikan kebijakan ini bisa terselenggaran secara efektif di lapangan.
"Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah serta satuan pendidikan yang terdampak bencana," jelas dia.