Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara (Sumut) kembali berjalan mulai Senin, 5 Januari 2026.
Kepastian itu disampaikan Abdul Mu’ti dalam sambutannya pada acara Peresmian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kota Medan, Minggu (4/1/2026).
Advertisement
“Terkait dengan musibah yang terjadi di Sumatra Utara, jumlah sekolah terdampak ada 1.215. Yang siap beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari nanti 1.157 atau 95,23 persen,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, sebagian satuan pendidikan masih membutuhkan waktu untuk persiapan pembelajaran darurat serta pembersihan pascabanjir dan tanah longsor.
“Yang belajar menggunakan tenda ada 19 sekolah atau 1,6 persen. Dan masih dalam proses pembersihan 29 sekolah atau 2,4 persen. Insya Allah pada 5 (Januari) besok sekolah-sekolah tersebut sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Untuk sekolah yang belum sepenuhnya pulih, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan kebijakan pembelajaran dan asesmen khusus agar proses pendidikan tetap berjalan.
Menurut Abdul Mu’ti, kurikulum yang diterapkan bersifat adaptif dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lapangan tanpa mengurangi semangat belajar peserta didik.
“Yang penting adalah semangat kita untuk bangkit, semangat kita untuk dapat belajar, dan bersemangat meraih masa depan,” tegasnya.
Hak Belajar Terpenuhi
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pemulihan sektor pendidikan di Sumatra Utara, termasuk pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan.
Ia secara khusus mengapresiasi peran Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, para wali kota dan bupati, serta kepala sekolah di seluruh jenjang pendidikan.
Dukungan lintas pihak tersebut dinilai penting untuk menyukseskan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, terutama terkait program revitalisasi satuan pendidikan di daerah terdampak bencana.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap hak belajar peserta didik di wilayah terdampak bencana tetap terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka.com