Liputan6.com, Jakarta - Peran subsidi global terus menjadi sorotan. Kebijakan ini dikritik berpotensi merusak pasar dan lingkungan, tetapi juga digunakan untuk mendorong industri ramah lingkungan, melindungi masyarakat, dan meningkatkan daya saing global.
Subsidi tetap menjadi instrumen penting dalam kebijakan ekonomi dan sosial, sehingga sulit diabaikan atau direformasi sepenuhnya meski kontroversial.
Advertisement
Dalam peringatan ulang tahun ke-20 Inisiatif Subsidi Global dari Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (IISD), para ahli meninjau bagaimana pemikiran mengenai dukungan pemerintah telah berubah selama beberapa dekade.
Kebijakan subsidi menghadirkan tantangan, hal itu tetap menjadi alat penting dalam mengarahkan pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Bedasarkan laporan Impakter.com, Selasa (30/12/2025), subsidi tidak lagi sekadar instrumen ekonomi jangka pendek. Kebijakan ini berperan dalam memastikan perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan, serta mendorong industri untuk yang lebih ramah lingkungan.
Para ahli menyampaikan pandangan mereka mengenai dinamika dan evolusi subsidi selama beberapa dekade, serta arah kebijakan yang kemungkinan akan ditempuh ke depan.
Dampak Lingkungan dan Sosial Subsidi
Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 1995 menempatkan subsidi sebagai sorotan utama dalam aturan perdagangan global. Kebijakan ini dinilai mendistorsi harga, melindungi industri yang kurang efisien, dan menahan inovasi.
Menguntip Impakter.com, Selasa (30/12/2025), Shruti Sharma dari IISD Energy, perhatian awal perdebatan lebih menekankan disiplin fiskal dan efisiensi, bukan isu iklim atau keadilan sosial.
"Tidak ada agenda iklim atau ketidakadilan dalam percakapan ini. Kekhawatiran utamanya hanyalah disiplin fiskal dan efisiensi," ujar Shruti Sharma.
Subsidi pertanian menjadi fokus utama karena dianggap menurunkan harga global dan menciptakan persaingan tidak adil. Perjanjian Pertanian WTO pun lahir untuk membatasi dukungan yang merusak perdagangan sekaligus memperluas akses pasar produk pertanian, menurut Analis Kebijakan IISD Facundo Calvo.
"Subsidi pertanian menurunkan harga global dan dianggap menciptakan persaingan tidak adil," terang Facundo.
Memasuki akhir 1990-an, evaluasi subsidi mulai mempertimbangkan dampak lingkungan.
Wakil Presiden IISD Nathalie Bernasconi Osterwalder menekankan pentingnya menilai subsidi berdasarkan kerugian terhadap pembangunan berkelanjutan.
"Subsidi kini dinilai berdasarkan kerugian yang ditimbulkan terhadap pembangunan berkelanjutan," kata Nathalie.
Pada 1997, Earth Council menerbitkan perkiraan pertama tentang subsidi global di sektor pertanian, energi, air, dan transportasi senilai hampir 1 triliun dolar AS. Sebagian besar subsidi terbukti merugikan pembangunan berkelanjutan.
Sejak saat itu, Inisiatif Subsidi Global IISD menjadi pengawas utama, menekankan bahwa subsidi harus dievaluasi dari dampaknya terhadap manusia dan lingkungan, termasuk deforestasi, polusi, emisi, runtuhnya perikanan, dan sistem pangan yang tidak sehat.
Mengarahkan Subsidi untuk Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
Subsidi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat ekonomi, melainkan juga memiliki implikasi sosial dan lingkungan yang kompleks.
Sistem pangan menjadi contoh nyata dari dilema ini. Pangan bersubsidi dapat menekan harga hingga merugikan petani, tetapi juga meningkatkan ketahanan pangan dengan membuat harga lebih terjangkau bagi konsumen miskin.
"Harga yang lebih rendah bisa baik atau buruk tergantung pada siapa yang Anda tanya: produsen atau konsumen. Hapus semua subsidi pertanian, dan Anda berisiko mengalami kerawanan pangan, meningkatnya kemiskinan, dan kekurangan gizi," kata Analis Kebijakan IISD Facundo Calvo.
Perdebatan kini bergeser dari penghapusan subsidi menuju pengalihan dukungan ke sektor-sektor yang menghadirkan manfaat publik: pertanian tangguh, pola makan sehat, dan produksi berkelanjutan.
Direktur Inisiatif Pertanian, Pangan, dan Keberlanjutan IISD Cristina Larrea menekankan bahwa fase baru reformasi ini membuka peluang dialog antara petani, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan.
"Kita memasuki fase yang menjanjikan di mana reformasi dukungan publik domestik untuk melayani alam dan mata pencaharian dengan lebih baik terbuka untuk diskusi di antara para petani, pembuat kebijakan, dan aktor terkait lainnya," ujar Cristina.
Beberapa negara telah memulai, Brasil menyesuaikan subsidi pertanian untuk praktik rendah karbon, pertanian regeneratif, dan reboisasi.
Malawi meningkatkan penggunaan pupuk organik melalui reformasi subsidi input pertanian. Di India, beberapa pemerintah negara bagian memodifikasi subsidi listrik untuk pertanian dan mendukung irigasi tenaga surya.
Subsidi Dorong Industri Hijau dan Transisi Energi
Sektor energi menjadi contoh bagaimana subsidi dapat mengubah pasar global dan mendorong industri hijau.
Dukungan awal Jerman untuk energi terbarukan menciptakan permintaan ketika energi surya masih mahal, sementara Tiongkok mensubsidi manufaktur energi surya secara besar-besaran, awalnya untuk ekspor dan kemudian untuk pasar domestik.
Kemudian, Kepala Bidang Energi IISD Tara Laan menekankan bahwa perkembangan ini membawa manfaat besar bagi planet. Energi surya kini lebih terjangkau dan tersedia dalam skala besar.
"Ini merupakan hal yang sangat positif bagi planet ini energi surya kini terjangkau dan tersedia dalam skala besar. Seiring dengan perluasan kendaraan listrik dan energi terbarukan, subsidi untuk bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan gas kemungkinan akan menurun seiring waktu," jelasnya.
Model subsidi ini kini diterapkan pada berbagai teknologi bersih lain, termasuk baterai, kendaraan listrik, hidrogen, dan pompa panas.
Persaingan Subsidi Global Meningkat
Kebijakan industri hijau memacu inovasi sekaligus menimbulkan persaingan subsidi dan ketegangan perdagangan.
Berbagai krisis, seperti pandemi COVID-19, konflik Rusia–Ukraina, dan intervensi strategis Tiongkok di sektor industri, semakin menegaskan peran subsidi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan geopolitik.
Pemerintah memanfaatkan subsidi untuk menjaga pasar, rantai pasokan, dan pekerjaan domestik, namun praktik ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi global.
Direktur Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan IISD Alice Tipping menilai negara kaya memimpin dengan subsidi, sedangkan negara miskin mengandalkan aturan lokal untuk mengembangkan kapasitas.
"Negara-negara dengan perekonomian kaya bersaing dengan paket subsidi. Negara-negara dengan sumber daya yang lebih sedikit beralih ke persyaratan konten lokal atau pembatasan perdagangan untuk mengembangkan kapasitas domestik," kata Tipping.
Lalu,Direktur Energi IISD Ivetta Gerasimchuk, mencatat adanya pergeseran peran subsidi global, di mana negara maju kini menjadi penggerak utama, sementara negara berkembang melakukan reformasi karena tekanan fiskal.
"Situasinya telah berbalik. Selama bertahun-tahun, negara-negara berkembang didesak untuk mereformasi subsidi di bawah lensa neoliberal. Hari ini, mereka melihat bahwa negara-negara kaya lah yang memompa subsidi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya ke pasar global, sementara negara-negara berkembang telah mereformasi subsidi mereka karena alasan tekanan fiskal," kata Gerasimchuk.
Regulasi Global Dorong Subsidi Ramah Lingkungan
Meningkatnya persaingan subsidi tidak menghalangi upaya global untuk menekan subsidi yang merusak lingkungan. Nathalie menekankan bahwa beberapa langkah signifikan telah diambil untuk membatasi dukungan pemerintah yang tidak efisien.
Perjanjian WTO tentang Subsidi Perikanan menetapkan aturan pertama yang menargetkan subsidi pemicu penangkapan ikan berlebihan, sementara perjanjian perdagangan dan iklim mengatur subsidi bahan bakar fosil dengan memperhitungkan harga karbon.
Mahkamah Internasional juga menegaskan bahwa subsidi tertentu bisa melanggar kewajiban iklim negara.
Meski subsidi tetap digunakan untuk tujuan strategis, reformasi ini membangun pengaman untuk membatasi dampak paling merusak dan mendorong perekonomian menuju model yang lebih berkelanjutan.