Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengirimkan helikopter pribadi miliknya untuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem saat bencana banjir dan longsor terjadi.
Seskab Teddy mengatakan helikopter tersebut dikirim Prabowo saat minggu-minggu pertama bencana Sumatra.
Advertisement
"Kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama, minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya," ujar Teddy saat konferensi pers perkembangan penanganan bencama Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (29/12/2025).
Menurut dia, Presiden Prabowo mempersilahkan Gubernur Mualem, jajarannya, serta keluarganya menggunakan helikopter pribadinya untuk meninjau wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh. Terlebih, sejumlah daerah di Aceh sulit diakses jalur darat saat awal-awal bencana.
"Silakan digunakan (helikopter pribadi Presiden) ke mana pun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama (dikirim)," jelas Teddy.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah sudah mempersiapkan proses pembelajaran di lokasi-lokasi terdampak bencana banjir Sumatera.
Pratikno memastikan proses belajar mengajar di sekolah terdampak bencana dapat berlangsung pada Senin, 5 Januari 2026.
"Nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari," kata Pratikno dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (29/12/2025).
Menko Pratikno: Sekolah Terdampak Bencana Sumatera Mulai Proses Belajar 5 Januari 2026, Beberapa di Tenda
Pratikno menuturkan, sebanyak 3.700 sekolah di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Sebanyak 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat.
Pratikno menuturkan 587 sekolah saat ini masih dalam proses pembersihan usai terdampak bencana. Dia menargetkan proses pembersihan dapat rampung pada 4 Januari 2026, sehingga sekolah dapat memulai proses belajar mengajar pada keesokan harinya.
"Terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan. Ini kita cepat, target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai," ucap Pratikno.
Kendati begitu, Pratikno mengakui masih ada sejumlah sekolah terdampak bencana yang masih dalam proses perbaikan. Menurut dia, 54 sekolah akan memulai proses pembelajaran di tenda.
"Namun memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah," tutur dia.
Sejumlah Pasar Sudah Beroperasi Penuh
Disisi lain, Pratikno menyampaikan bahwa sejumlah pasar di tiga provinsi terdampak bencana sudah mulai beroperasi penuh. Dia menyebut pemerintah terus mempercepat pembenahan dan pembersihan infrastruktur yang terdampak bencana.
"Di Aceh itu ada 112 pasar tradisional yang terdampak. Ini saat ini 18 sudah sepenuhnya beroperasi. Di Sumatra Utara ada 47 pasar terdampak, kini 46 pasar sudah beroperasi, masih satu yang dalam proses percepatan. Di Sumbar ada 3 pasar terdampak, kini 2 pasar sudah mulai beroperasi, ada satu dalam proses percepatan pemulihan," pungkas Pratikno.
Sebelumnya, Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat rampung dalam waktu tiga bulan sebagai bagian dari percepatan penanganan pascabencana banjir di wilayah Sumatera.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan target tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Sabtu malam 27 Desember 2025.
"Total 15.000 unit ditargetkan selesai dalam 3 bulan ke depan," kata Teddy saat dikonfirmasi, Minggu.
Ia menjelaskan, Danantara telah memulai pembangunan hunian tersebut dengan memanfaatkan dukungan BUMN. Dari total target, 500 unit pertama ditargetkan selesai dalam pekan ini.
Setiap hunian akan dilengkapi fasilitas dasar antara lain sanitasi air bersih, listrik, rumah ibadah, jaringan internet (Wi-Fi), serta sarana pendukung bagi anak-anak.
Secara paralel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memulai pembangunan 4.500 unit hunian sementara di tiga provinsi terdampak.
Sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut membangun hunian tetap di wilayah yang sama.
Sebanyak 2.500 unit hunian tahap pertama telah mulai dibangun pada pekan lalu di atas lahan milik pemerintah yang merupakan aset BUMN. Tahap kedua dengan jumlah serupa direncanakan dimulai pada awal pekan depan.
Teddy menegaskan pembangunan hunian dilakukan dengan sejumlah ketentuan, antara lain tidak berada di kawasan rawan bencana, memiliki akses ke jalan utama serta fasilitas publik, dan berlokasi relatif dekat dengan area aktivitas ekonomi warga.
"Pemerintah daerah diharapkan juga berperan aktif dalam proses penyediaan lokasi dan perpindahan penghuni hunian tersebut," ujarnya.