Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia adalah negara yang kaya, namun terus dibayangi dengan praktik korup dari pejabat dan aparat. Dia pun bertekad membersihkan pemerintahan dari budaya korupsi demi menghilangkan kemiskinan.
“Saya bertekad kita mampu menghilangkan kemiskinan, kita mampu, saya sangat yakin,” kata Prabowo dalam acara Akad Massal 50.030 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Advertisement
Kepala Negara mengatakan, kunci utama untuk memberantas rasuah adalah dengan menegakkan aturan hukum dengan tegas. Pejabat dan aparat harus berhenti melakukan penyelundupan, penyelewengan, korupsi, dan segala bentuk tindakan menipu rakyat.
“Sudah lama kita jadi orang Indonesia ya kan? jangan mark up gila-gilaan. Mark up gila-gilaan, sama dengan mencuri,” jelas dia.
“Jangan karena pakaian bagus, pinter ngarang-ngarang di kertas mau ngakalin pemerintah, ngakalin rakyat,” sambung Prabowo.
Semua pihak pun harus mengoreksi diri dan mampu mengelola kekayaan Indonesia dengan lebih baik. Praktik bersih-bersih institusi pun menjadi fokus pemerintah.
“Sekarang harus kita kelola dengan baik, kita harus tegakan hukum tegakan peraturan. Negara harus hadir tapi negara juga harus bersih, pemerintah harus bersih, pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup” tegas Prabowo.
"Saya bertekad berusaha untuk membersihkan aparat, karena aparat adalah yang yang akan memberi pelayanan kepada rakyat," lanjutnya.
Tak Masalah Anggaran Besar
Prabowo mengaku tidak masalah jika ada anggaran yang bernilai fantastis dalam sebuah program kerja, selama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Jadi ini pelajaran dari semua negara semua dunia, ribuan tahun pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa, kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih. Boleh kita anggarkan ratusan triliun, kalau itu tidak sampai ke rakyat, sangat sedih kita. Kalau yang memberi pelayanan tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat,” dia menandasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah daerah. Dalam sehari (18 Desember 2025), lembaga antirasuah tersebut melakukan tiga OTT dan telah menangkap puluhan orang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan salah satu alasan bisa melakukan OTT hingga tiga kali dalam sehari karena para pihak terkait melakukan transaksi secara beruntun.
“Artinya, transaksi yang dilakukan oleh para pihak itu kemudian terjadi dalam waktu yang beruntun ya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (19/12/2025).
KPK OTT Jaksa
Setelah itu, kata dia, KPK menangkap pihak-pihak yang diduga korupsi. Sementara itu, dia mengatakan KPK tidak memiliki alasan ataupun inisiatif khusus agar dapat melakukan OTT hingga tiga kali dalam sehari.
“Tentu ini tidak ada alasan atau inisiatif khusus dari KPK, tetapi memang peristiwa tertangkap tangan ini terjadi hampir berbarengan di waktu yang hampir sama,” jelasnya.
3 OTT KPK pada 18 Desember 2025
1. OTT Banten
KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo mulanya mengumumkan melakukan OTT di wilayah Banten, dan menangkap sejumlah lima orang. Selain itu, uang sejumlah Rp 900 juta lebih disita oleh lembaga antirasuah tersebut.
KPK kemudian mengumumkan bahwa yang ditangkap dari OTT tersebut menjadi sembilan orang, yakni dilakukan di Banten dan Jakarta.
Sembilan orang tersebut terdiri atas seorang jaksa, dua penasihat hukum, dan enam pihak swasta.
2. OTT Bekasi
Budi kemudian mengumumkan KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, untuk mengonfirmasi penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Dalam OTT ini, KPK menangkap 7 orang, dan salah satunya merupakan Ade Kuswara.
KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait barang bukti yang disita KPK dalam OTT di Bekasi ini.
3. OTT Kalimantan Selatan
Budi menutup Kamis (18/12/2025) malam dengan mengumumkan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. KPK mengabarkan sudah menangkap enam orang dalam OTT di Kalsel.
Identitas beberapa dari enam orang tersebut baru diumumkan pada Jumat (19/12/2025) pagi, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah.