Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera dengan memprioritaskan pembangunan hunian serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Langkah tersebut menandai transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan jangka menengah yang terukur, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Advertisement
Presiden memerintahkan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) setelah meninjau sejumlah titik terdampak bencana. Instruksi itu disampaikan kembali dalam rapat bersama Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor.
“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera harus secepat mungkin selesai terbangun,” tegas Prabowo.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan Presiden ingin penanganan dilakukan paralel, percepatan pembangunan hunian sekaligus memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.
"Presiden meminta agar pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dipastikan terpenuhi secara menyeluruh,” ujar Teddy.
Pemerintah menambah alat berat, memperluas distribusi air bersih, dan menyediakan toilet portabel di titik-titik terdampak paling parah. Upaya ini diyakini penting agar proses pemulihan tidak terhambat masalah logistik dan sanitasi.
Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan hunian sementara akan dibangun dengan melibatkan unsur TNI dan Polri. Tipe huntara dirancang seluas 36 meter persegi dengan anggaran sekitar Rp30 juta per unit dan ditargetkan selesai dalam enam bulan.
"Hunian sementara akan dibangun secara bertahap, sementara hunian tetap disiapkan dengan anggaran lebih besar agar warga dapat kembali hidup layak,” ujarnya.
Siapkan Relokasi Warga yang Rumahnya Tak Layak Huni
Pemerintah juga menyiapkan relokasi bagi warga yang rumahnya tidak lagi bisa dihuni. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah tanah negara telah diinventarisasi untuk lokasi relokasi.
"Tanah-tanah negara yang tersedia akan dialokasikan sebagai titik relokasi bagi masyarakat terdampak,” kata Prasetyo.
Selain relokasi, pemerintah menghitung kebutuhan anggaran rehabilitasi rumah rusak, baik kategori berat, sedang, maupun ringan. Presiden Prabowo menyetujui anggaran renovasi Rp60 juta per rumah dengan memperhatikan kondisi ekonomi terkini.
"Anggaran perlu dihitung dengan memperhatikan kenaikan harga dan inflasi,” ujarnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan upaya sistematis pemerintah untuk memastikan pemulihan Sumatra berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.