Liputan6.com, Kota Guatemala - Presiden Guatemala Bernardo Arevalo pada hari Minggu (14/12/2025) mengumumkan status darurat di dua wilayah administratif di Guatemala bagian barat, sehari setelah sekelompok pria bersenjata menyerang sebuah pos militer dan sebuah kantor polisi di Nahuala, memutus akses jalan, serta membajak bus, yang menewaskan sedikitnya lima orang.
Menurut Arevalo seperti dilansir Associated Press, geng-geng kriminal berupaya memaksa aparat keamanan untuk mundur agar mereka dapat mengambil alih kendali wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan memperkuat pengamanan.
Advertisement
Status darurat, yang merupakan yang pertama kali diberlakukan oleh pemerintahannya, akan berlangsung selama 15 hari di Nahuala dan Santa Catarina Ixtahuacan di Departemen Solola.
"Kita berada pada momen kritis bagi Departemen Solola dan keamanan negara," ujar Arevalo, didampingi oleh Menteri Dalam Negeri Marco Villeda dan Menteri Pertahanan sementara sekaligus Kepala Staf Umum Jose Giovanni Martinez Milan.
Arevalo memperlihatkan video dan foto-foto dari peristiwa pada hari Sabtu (13/12). Dalam rekaman tersebut terlihat pria-pria bersenjata — sebagian mengenakan pakaian kamuflase atau seragam militer, memakai helm dan rompi antipeluru, serta membawa senjata api berkaliber besar — menembak atau berlindung hanya beberapa meter dari jalan utama yang ramai.
Kelompok-kelompok kriminal tersebut, kata Arevalo, terkait dengan praktik pemerasan dan perdagangan narkoba serta menjadi ancaman bagi komunitas lokal.
Pembatasan Selama Status Darurat
Menteri dalam negeri mengatakan bahwa lima orang tewas. Namun, sehari sebelumnya, Direktur Kepolisian Sipil Nasional David Botero menyatakan bahwa jumlah korban tewas mencapai enam orang, termasuk seorang tentara.
Insiden-insiden tersebut diyakini bermula pada Kamis lalu ketika sekelompok pria bersenjata menyerang pos militer, yang pada saat itu menyebabkan empat orang luka-luka.
Kedua wilayah administratif tersebut telah terlibat sengketa selama beberapa dekade terkait sumber air dan jalan-jalan lokal yang masing-masing mereka klaim sebagai milik sendiri. Sengketa-sengketa ini telah menyebabkan puluhan korban jiwa.
"Dalam kasus ini, tidak ada serangan antar komunitas. Ini adalah serangan terhadap pos militer, yang dilakukan secara sengaja dan spesifik," ungkap Arevalo.
Status darurat ini membatasi hak untuk mengadakan pertemuan terbuka, demonstrasi publik, dan acara-acara umum. Kebijakan ini memungkinkan pembubaran secara paksa terhadap setiap perkumpulan, kelompok, atau demonstrasi publik yang tidak mendapat izin, khususnya yang melibatkan senjata atau tindakan kekerasan.
Selain itu, status darurat tersebut juga membatasi hak untuk melakukan protes yang mengganggu kebebasan bergerak atau layanan publik, yang dapat dibubarkan secara paksa, serta membatasi hak untuk membawa senjata.