Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB), Rini Widyantini mengatakan pemerintah masih harus menghitung kebutuhan pegawai dari seluruh instansi. Hitungan itu akan jadi acuan untuk pembukaan seleksi calon aparatus sipil negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau CPNS 2026.
Setelah ada 48 kementerian dan lembaga yang ditetapkan, Rini meminta seluruhnya menyetorkan kebutuhan pegawainya. Bukan hitungan biasa, tapi kebutuhan sejalan dengan peta jalan 5 tahun k edepan.
Advertisement
"Tentunya untuk tahun 2026, karena kementeriannya sudah ada 48 kementerian. Saya sudah meminta mereka untuk melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan strategi 5 tahun ke depan," ungkap Rini, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Hitungan kebutuhan tersebut akan menjadi acuan terhadap proses rekrutmen nantinya. Rini bilang, setelah kebutuhan itu dihitung, maka bisa memastikan adanya pengurangan atau penambahan pegawai di setiap unitnya.
"Jadi kita supaya bisa lihat apakah nanti akan ada positif growth terhadap jabatan-jabatan tentu. Apakah ada harus minus growth atau memang harus tetap seperti itu. Dan itu tentunya disesuaikan dengan Asta Cita dari Bapak Presiden, program-program Bapak Presiden," tutur dia.
Dia menegaskan, seluruh kementerian/lembaga, baik yang baru maupun yang telah berjalan untuk bisa menyiapkan kebutuhannya. "Tentunya saya juga harus menyiapkan secara nasional posturnya seperti apa, begitu. Kita tunggu ya," Rini menambahkan.
Masih Selesaikan Penetapan Sebelumnya
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini mengatakan pemerintah daerah belum menyelesaikan penetapan surat keputusan (SK) pegawainya. Hal ini turut berdampak pada penetapan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS.
Rini mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus menyelesaikan SK yang tertunda untuk masa penerimaan 2024 lalu. Termasuk SK pegawai paruh waktu maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Ini saya kan baru menyelesaikan, masih banyak yang belum mendapat SK juga dari instasi pemerintah," kata Rini saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.
Banyak Pemda Belum Tetapkan SK Pegawai
Rini menjelaskan, tenggat waktu sebelumnya ditetapkan pada Oktober 2025. Namun, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang belum menerbitkan SK pegawai paruh waktu maupun PPPK.
"Kemarin targetnya tanggal Oktober. Dan itu banyak Pemda yang belum menetapkan SK-nya. Khusus untuk yang paruh waktu maupun PPPK," jelasnya.
Sementara itu, pembukaan pendaftaran CPNS 2026 masih harus menunggu selesainya penetapan tadi dan penghitungan formasi kedepannya. Termasuk adanya penambahan jumlah kementerian hingga kebutuhan pegawainya.
Kementerian PANRB Siapkan SPBE Prioritas, Ini Untungannya Buat PNS
Sebelumnya, Peruri resmi menandatangani Perjanjian Penugasan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Priorita.
Hal ini dalam rangka mendukung layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti, dan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi. Melalui pendekatan digital, layanan tersebut kini dapat berjalan lebih cepat, lebih mudah ditelusuri, dan langsung terhubung dengan sistem informasi ASN nasional.
Transformasi ini diharapkan mampu mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Ciptakan Birokrasi Akuntabel
Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan penuh komitmen.
“Selaku pihak yang ditunjuk sebagai GovTech Indonesia, Peruri hadir untuk mendukung digitalisasi layanan publik pemerintah melalui solusi yang aman, andal, dan terintegrasi,” ujarnya.
Reformasi Birokrasi
Kolaborasi antara Peruri dan Kementerian PANRB ini menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional. Tak hanya memperkuat fondasi digital di sektor aparatur negara, kerja sama ini juga berkontribusi terhadap visi besar Indonesia menuju pemerintahan digital yang terpadu, tepat guna, dan berkelas dunia.
“Semua upaya ini memiliki satu tujuan yakni memberikan dampak nyata bagi kemajuan ASN di Indonesia dan mendorong pertumbuhan transformasi digital secara berkelanjutan," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja.
Seremoni penandatanganan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Peruri dan Kementerian PANRB dari berbagai unit terkait. Kehadiran mereka mencerminkan sinergi kuat antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola ASN yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi.