Komnas HAM Ikut Turun Tangan Usut Sebab Banjir Sumatera, Ini Alasannya

Komnas HAM ingin pastikan para korban bisa ditangani tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM.

oleh Lia HarahapDiterbitkan 10 Desember 2025, 17:55 WIB
Sejak Senin (24/11/2025), banjir bandang dan tanah longsor besar menerjang Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tampak pemandangan desa yang terdampak banjir bandang di Batang Toru, Sumatera Utara, Senin 1 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)

Liputan6.com, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Pramono Ubaid Tanthowi, turun tangan mendalami penyebab banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana hidrometeorologi itu menyebabkan ratusan jiwa melayang.

"Komnas HAM sedang melakukan pengamatan situasi untuk mendalami faktor-faktor penyebab bencana," katanya di Kota Padang. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (10/12/2025).

Komnas HAM juga akan mempelajari dan mendalami dampak bencana serta langkah-langkah pemerintah daerah dalam menangani bencana di Sumbar.

Pastikan Penyintas Ditangani dengan Baik

Hingga kini, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan terus melakukan pencarian terhadap warga yang masih hilang. Tampak dalam foto, anak-anak bermain di dekat rumah-rumah yang rusak di sebuah desa yang terdampak banjir bandang di Batang Toru, Sumatera Utara, Senin 1 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)

Komnas HAM juga ingin memastikan para penyintas ditangani dengan sebaik-baiknya tanpa sedikit pun mengabaikan prinsip HAM.

Sementara itu, untuk jangka panjang Komnas HAM mendorong pemerintah untuk mengoreksi berbagai kebijakan terkait kawasan hutan dan lingkungan yang dinilai memberi kontribusi langsung terhadap parahnya bencana ekologis di wilayah Sumatera.

Ia mengatakan penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana alam perlu melibatkan elemen-elemen masyarakat, termasuk para pemeluk agama yang berbeda-beda latar belakang. Komnas HAM menilai bencana yang terjadi harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sosial antarkelompok masyarakat.

"Bencana ekologis tidak pernah memilih korban, apakah suku, ras apalagi agama tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi semua pihak karena tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata," ujarnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya