Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa kemandirian daerah hanya dapat dicapai melalui penguatan regulasi inovasi dan perluasan replikasi praktik inovatif yang telah terbukti efektif.
Hal ini disampaikannya dalam Seminar Internasional bertajuk “Memperkuat Ekosistem Inovasi dengan Kolaborasi untuk Kemandirian dan Daya Saing” di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Advertisement
Dalam paparannya, Yusharto menjelaskan bahwa transformasi digital dan reformasi tata kelola menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas layanan publik di daerah. Namun, kedua aspek tersebut harus diperkuat dengan regulasi agar inovasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan terukur.
“Ada sejumlah dimensi yang perlu terus diperkuat untuk mewujudkan governance dan kemandirian daerah, mulai dari regulasi inovasi hingga replikasi inovasi. Kalau dia (inovasi) sudah dalam bentuk peraturan daerah tentu akan menjadi parameter yang tertinggi,” ujarnya.
Ia mencontohkan capaian Provinsi Papua Barat yang menunjukkan peningkatan dalam pelaporan Indeks Inovasi Daerah 2024. Sebanyak 78 persen inovasi yang dilaporkan telah memiliki regulasi pendukung, termasuk inovasi digital.
Menurut Yusharto, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan regulasi mampu menguatkan ekosistem inovasi serta memberi arah dalam implementasi kebijakan daerah.
Yusharto juga menyoroti masih rendahnya tingkat replikasi inovasi antarwilayah. Padahal, replikasi menjadi faktor penting untuk mempercepat pemerataan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah.
"Berikutnya yang perlu kita perbaiki berkaitan dengan replikasi inovasi yang sebaiknya seluruh pemerintah daerah melakukannya seoptimal mungkin,” tambahnya.
Dorong Pemda Makin Adaptif
Sebagai langkah pendukung, rangkaian Innovative Government Award (IGA) 2025 menghadirkan seminar internasional dan pameran inovasi daerah. Melalui pameran tersebut, pemerintah daerah dapat melihat langsung beragam inovasi unggulan, termasuk inovasi digital dari Kabupaten Minahasa Utara seperti SIGESIT, yang dinilai sebagai contoh praktik baik pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik.
Menurut Yusharto, inovasi tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Pemanfaatan platform digital dan kerja sama lintas sektor dinilai mampu menghasilkan inovasi yang murah, efektif, dan berdampak bagi masyarakat.
"Negara-negara saat ini didorong untuk mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan terkini, yaitu digitalisasi. Hal itu pun berlaku bagi pemerintah daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas,” jelasnya.
Di akhir paparannya, Yusharto mendorong pemerintah daerah untuk semakin adaptif dan progresif. Penguatan regulasi, investasi digital, dan replikasi inovasi disebut sebagai kunci untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah dalam menghadapi dinamika global.
"Kemandirian daerah perlu terus diupayakan karena tidak datang dengan sendirinya. Namun, perlu didukung regulasi yang kokoh dan kemampuan mereplikasi serta mengembangkan inovasi yang sudah terbukti berhasil,” tegasnya.
Ia juga mengajak peserta untuk mengunjungi pameran inovasi daerah.
"Silakan Bapak/Ibu berkunjung ke booth pameran inovasi. Di sana ada banyak sekali inovasi-inovasi unggulan dari berbagai daerah yang keberhasilannya sudah terbukti dan dapat direplikasi untuk membangun pemerintahan daerah yang lebih maju dan berdaya saing,” pungkas Yusharto.