Prabowo Setuju Anggaran Perbaikan Rp 60 Juta Per Rumah Rusak Korban Banjir Sumatra

Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra.

oleh Tim NewsDiterbitkan 08 Desember 2025, 10:14 WIB
Menggunakan Helikopter Caracal TNI AU, Presiden Prabowo Subianto mendarat di Helipad Lapangan GOR Pandan, setelah sebelumnya lepas landas dari Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara. Tampak dalam foto, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (tengah), memeluk seorang penyintas banjir bandang di posko pengungsian di Pandan, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, pada 1 Desember 2025. (YT Hariono/AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyetujui turunnya anggaran sebesar Rp 60 juta per rumah untuk membantu para korban terdampak mengganti atau memperbaiki hunian mereka yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatra. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu, 7 Desember 2025 malam.

Prabowo menerima langsung laporan mengenai pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat. 

Suharyanto menyebut, data tersebut belum final lantaran pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, huntara untuk para pengungsi akan dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana. 

Sementara untuk pembangunan hunian tetap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden dalam rapat yang sama, dilansir Antara.

 

Bantuan Rp 60 Juta Sebab Tak Direlokasi

Hingga kini, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan terus melakukan pencarian terhadap warga yang masih hilang. Tampak dalam foto, anak-anak bermain di dekat rumah-rumah yang rusak di sebuah desa yang terdampak banjir bandang di Batang Toru, Sumatera Utara, Senin 1 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)

Adapun terkait anggaran perbaikan sebesar Rp 60 juta per rumah merupakan angka yang diajukan langsung BNPB kepada Prabowo.

“Ini hunian tetap anggaran Rp 60 juta cukup?,” tanya Prabowo ke Suharyanto. 

“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” jawab Suharyanto.

“Rp 60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” sambungnya.

“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” sahut Prabowo.

Kemudian, untuk huntara anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 30 juta per rumah. Hunian tersebut akan dibangun dengan ukuran 36 meter persegi, lengkap dengan fasilitas kamar, sarana MCK, dan ruangan lainnya.

Infografis Hilangnya 4 Kampung Usai Banjir dan Longsor Aceh. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya