Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Provinsi Aceh melalui verifikasi data terdampak, penyaluran bantuan darurat, serta peninjauan lokasi untuk relokasi hunian tetap (huntap).
Langkah tersebut dilakukan menyusul terbitnya Keputusan Gubernur Aceh No. 100.3.3.3/1416/2025 tentang penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi sejak 27 November 2025.
Advertisement
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (Dirjen Perumdes), Imran, mengatakan pemerintah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas tertinggi dan memastikan proses pemulihan dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
"Kami melakukan percepatan penanganan melalui verifikasi data, bantuan darurat, serta penyiapan lahan relokasi bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujar Imran saat meninjau lokasi terdampak, Kamis (4/12/2025).
Sepanjang 3 hingg 5 Desember 2025, Ditjen Perumdes bersama Pemprov Aceh melakukan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan ke sejumlah titik terdampak bencana. Pemerintah juga mulai meninjau calon lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Hingga pembaruan data pada 4 Desember 2025 pukul 18.00 WIB, bencana banjir dan longsor berdampak pada 345.173 kepala keluarga atau 1.683.822 jiwa, dengan 817.856 jiwa masih mengungsi di 1.034 titik. Total 325 orang meninggal, 1.935 luka-luka, dan 170 orang dilaporkan hilang.
Dari sisi perumahan, 116.777 unit rumah tercatat mengalami kerusakan dari kategori rusak ringan, sedang, berat hingga hilang. Selain itu, 176 kantor, 64 rumah ibadah, 246 sekolah, enam pondok pesantren, dan 240 fasilitas kesehatan juga terdampak.
Infrastruktur jalan mengalami kerusakan di 442 titik, jembatan di 224 titik, serta 55.404 hektare sawah, 12.748 hektare kebun, dan 182 ternak ikut rusak.
Imran menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun prioritas relokasi pada wilayah dengan kerusakan paling berat. Di Aceh Utara, misalnya, 10.594 unit rumah rusak ringan, 4.989 rusak sedang, dan 11.516 rusak berat, dengan usulan lokasi relokasi di Desa Tanjong Ceungai, Kecamatan Tanah Jambo Aye.
Pemerintah kabupaten juga mengusulkan lahan seluas 7.500 meter persegi milik pemerintah daerah yang dinilai memenuhi kriteria aksesibilitas, topografi, dan utilitas dasar.
Langkah relokasi juga dipersiapkan di Pidie Jaya yang mencatat 9.174 unit rumah rusak berat dan 114 hilang, dengan lahan relokasi yang disiapkan berada di Desa Pohroh, Kecamatan Meureudu, seluas sekitar 10 hektare.
Target Pembangunan 200 Unit Hunian Tetap di Pidie
Sementara di Pidie, pemerintah menargetkan pembangunan 200 unit hunian tetap di Desa Blang Pandak, Kecamatan Tangse, untuk mengganti rumah warga yang hanyut atau rusak berat akibat banjir bandang. Adapun di Bireuen, proses identifikasi lahan relokasi masih berlangsung di Desa Bale Panah dan Desa Payacut, Kecamatan Juli.
“Kami terus memastikan lokasi relokasi memenuhi syarat kelayakan, mulai dari akses jalan, utilitas, kesesuaian tata ruang, hingga kedekatan dengan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar. Huntap yang dibangun akan memenuhi prinsip hunian layak, tahan bencana, dan berkelanjutan,” terang Imran.
Dia menambahkan, pemerintah juga memprioritaskan rehabilitasi jalan dan jembatan, restorasi layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemulihan ekonomi. Dukungan sosial-ekonomi diberikan melalui program padat karya, bantuan benih dan peralatan pertanian, pendampingan UMKM, serta dukungan psikososial bagi penyintas.
“Niat baik, tujuan baik, hasil baik — gotong royong membangun untuk rakyat. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Imran mengajak lembaga nonpemerintah, dunia usaha, dan komunitas untuk berkolaborasi dalam memperkuat upaya tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Seluruh dukungan akan diintegrasikan melalui Posko Darurat Bencana Pemprov Aceh dan perangkat daerah.