Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, akses transportasi di sejumlah wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana mengalami rusak parah dan masih ada putusnya jalur nasional akibat tertimbun longsor.
"Jalur nasional Sibolga–Padang Sidempuan serta Sibolga–Tarutung mengalami putus total dan tertutup longsor di banyak titik. Beberapa jembatan termasuk Jembatan Pandan dan jembatan pada ruas Sibolga–Manduamas, juga terputus," kata dia dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).
Advertisement
Selain itu, Suharyanto juga menuturkan, sejumlah jalur kabupaten turut terputus dan belum dapat diperbaiki karena medan yang berat.
"Di Mandailing Natal, sedikitnya tujuh wilayah terisolir akibat tertutupnya jalur lintas provinsi, sementara beberapa desa hanya bisa dijangkau menggunakan alat berat atau transportasi udara," ungkap dia.
Karena itu, untuk mempercepat penanganan, BNPB dan kementerian/lembaga telah mengerahkan berbagai alutsista, termasuk lima helikopter perbantuan yang ditempatkan di Bandara Silangit untuk distribusi logistik ke Tapanuli Tengah dan wilayah lain yang terisolasi.
“Seperti Sibolga sampai hari ketiga penanganan darurat belum bisa kita tembus lewat udara, tapi sudah bisa kita capai melalui udara untuk pendistribusian logistik,” kata Suharyanto.
Warga di Tapteng Jarah Minimarket
Sebelumnya, video viral memperlihatkan puluhan warga melakukan penjarahan minimarket di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara. Hal itu diduga buntut dari batuan logistik akibat bencana alam sejak 24 hingga 29 November 2025 yang didapat masyarakat tidak merata.
Diketahui, bencana alam di Kabupaten Tapteng berupa banjir bandang dan tanah longsor. Daerah ini merupakan lokasi terkena dampak besar. Banyak warga meninggalkan rumahnya dan mengungsi.
Warga Tapteng, Damai, membenarkan insiden penjarahan minimarket yang viral di media sosial tersebut. Dia tak membantah bantuan logistik tidak merata didapatkan masyarakat akibat terkena bencana alam.
"Chaos (penjarahan) di depan mata sekarang ini," ungkap Damai saat dihubungi wartawan, Sabtu (28/11/2025) malam.Diungkapkannya, sejauh ini dia juga tidak dapat informasi manajemen penyaluran logistik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng, Pemprov Sumut maupun Pemerintah Pusat. Mereka harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan makan dalam situasi bencana alam.
"Kami, terutama di kompleks aku tinggal, berjuang sendiri cari pasokan makanan dan air bersih. Tidak ada informasi apapun soal bantuan logistik," Damai mengungkapkan.
Menurutnya, banyak masyarakat terdampak bencana menjarah minimarket. Mereka nekat melakukan hal itu untuk kebutuhan pokok.
"Itu tentu salah satu penyebabnya. Selain sebab sebab lain. Kondisi keterisoliran ini akan juga memicu angka kriminalitas," sebut Damai.Selain pasokan pangan yang terbatas, Damai juga mengatakan masyarakat yang terkena dampak bencana alam terganggu kesehatannya. Sudah banyak warga mengalami sakit dan perlu penanganan medis.
"Potensi buruk lain di kesehatan, ribuan rumah sedang bersih-bersih dan sampahnya banyak dibakar," Damai menuturkan.
Damai berharap kepada pemerintah untuk segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat secara keseluruhan, dan penuhi segera penanganan medis terhadap warga yang sakit.
Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional
Terpisah, Ketua DPD KNPI Sumut Samsir Pohan, mendorong pemerintah pusat segera menetapkan peristiwa tersebut menjadi bencana nasional. Apalagi peristiwa yang sama juga terjadi di dua provinsi lain yakni Sumatera Barat dan Aceh.
"Di Sumut sudah merenggut 127 nyawa, dan warga sudah mulai menjarah seperti peristiwa di Sibolga. Penjarahan ini tentu sangat meresahkan karena bisa berdampak lain. Pemerintah pusat harus segera menetapkan jadi bencana nasional," tegas Samsir Pohan di Medan.
Status bencana nasional ditetapkan resmi dari pemerintah pusat untuk suatu bencana yang sangat besar, yang berdampak luas pada korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi yang signifikan.
Penetapan ini dilakukan Presiden berdasarkan rekomendasi dari badan penanggulangan bencana agar penanganan darurat secara terpadu dan membuka akses untuk pengerahan sumber daya yang lebih besar, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
"Penetapan bencana nasional ini penting agar penangannya secara terpadu dan membuka akses yang lebih besar untuk distribusi logistik," ujar Mantan Ketum Badko HMI Sumut itu.Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi.
Desakan soal bencana nasional juga disuarakan sejumlah tokoh. Di antaranya Ketum DPP KNPI Haris Pertama dan Anggota DPRD RI Dapil Sumut, Hinca Panjaitan.
"Presiden Prabowo agar segera mengerahkan bantuan dan sumber daya pemerintah semaksimal mungkin. Apalagi di daerah-daerah ini, pada pemilu lalu, Pak Prabowo menang mutlak," kata Haris Pertama.
Haris menambahkan tiga provinsi yang kini dilanda bencana merupakan lumbung suara Prabowo saat Pemilu Presiden. "Sudah tiga kali pemilu presiden sejak 2014, tiga provinsi ini lumbung suara Pak Prabowo," ujar Haris.Anggota DPR Hinca Panjaitan menilai fenomena cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Sumut.
Dikatakan Hinca, langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan karena situasi di lapangan telah menyentuh level darurat dan mengancam keselamatan warga.