Liputan6.com, Jakarta - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dr. Dino Patti Djalal, merasakan bahwa dunia baru akan datang dengan penuh ketidakpastian dan tidak efektifnya institusi global, di mana negara-negara besar hanya mematuhi aturan ketika menguntungkan mereka saja.
Pidato pembukaan ini disampaikan di hadapan para menteri, diplomat, akademisi, dan ribuan peserta dari forum internasional pada Sabtu (29/11/2025) di Jakarta, dalam sebuah Conference of Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025.
Advertisement
Ia menegaskan bahwa tatanan dunia yang berbasis aturan kini runtuh, terdapat lebih banyak negara berpenghasilan menengah dengan sekitar empat miliar populasi kelas menengah tersebar di seluruh dunia, seperti terdapat 108 negara yang berpenghasilan menengah.
Namun, ledakan dari jumlah negara dan populasi kelas menengah semakin besar ini menandakan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terpusat pada kelompok negara Barat, tetapi telah menyebar ke negara-negara Asia, yang memiliki tingkat ekonomi tinggi.
Perubahan ini dikarenakan dominasi pada BRICS, yang sekarang menyumbang 40 persen dari GDP global, melampaui G7 yang hanya 28 persen. Kesenjangan ini menurut Dino dapat terus melebar seiring bertambahnya anggota BRICS dan menguatnya posisi ekonomi negara-negara global.
Perbandingan kekuatan ekonomi antara BRICS dan G7 pun menggambarkan ketidakseimbangan antara pemegang kekuatan ekonomi dan aturan yang mengatur sistem internasional, di mana tata kelola global masih didominasi oleh negara-negara G7.
Keamanan Global Melemah
Lalu, sistem keamanan internasional. Ia terkejut ketika mengetahui perang Rusia-Ukraina dan Gaza memiliki banyak aturan sebelum upaya pertolongan atau bantuan internasional datang. Aturan-aturan tersebut tidak berlaku sama untuk setiap negara, sedangkan negara-negara besar cenderung menerapkan aturan sesuai keinginan mereka sendiri.
Sementara itu, hukum internasional yang seharusnya menjadi fondasi perilaku negara justru semakin kurang relevan. Dino melihat berbagai krisis dan pelanggaran dalam lingkungan internasional tidak lagi diterapkan secara adil.
"Presiden Prabowo sangat tepat ketika mengatakan bahwa setiap hari kita menyaksikan penderitaan, genosida, dan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional," ucapnya.
Dewan keamanan PBB kini telah gagal menanggapi banyak urgensi keamanan dan sering kali karena anggota P5 (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China) yang mengutamakan kepentingan nasional masing-masing dan menyalahgunakan hak veto.