6 Fakta Terkait Ibu Hamil di Papua Meninggal Usai Ditolak RS

Tragis sekali kisah Irene Sokoy, warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, Papua. Ibu hamil ini meninggal dunia bersama janin 6 bulan di kandungannya gara-gara telat mendapat pertolongan. Padahal kondisinya sudah bukaan enam dan mengalami pecah ketuban.

Cerita pilu Irene diungkap kakak iparnya, Ivon Kabey. Ivon menduga kuat penyebab kematian adiknya karena keterlambatan pelayanan serta penolakan rujukan di beberapa rumah sakit di Kota Jayapura.

"Awalnya kami tiba di RSUD Yowari pukul 15.00 WIT dengan status pasien pembukaan enam dan ketuban pecah, tetapi proses persalinan tidak kunjung ditangani karena dugaan bayi berukuran besar, yakni empat kilogram," katanya. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu 22 November 2025.

Keluarga kemudian meminta percepatan rujukan karena kondisi Irene Sokoy semakin gelisah. Tetapi surat rujukan baru selesai mendekati tengah malam, diikuti keterlambatan ambulans yang baru tiba pukul 01.22 WIT.

Dalam proses rujukan ternyata tak semulus yang mereka kira. Irene dan bayi dikandungannya mendatangi tiga rumah sakit tapi tak juga mendapat penanganan hingga akhirnya meninggal dunia di perjalanan.

"Rujukan ke RS Dian Harapan dan RS Abe menolak karena ruangan penuh serta renovasi fasilitas, lanjut kami ke RS Bayangkara pasien tidak diterima tanpa uang muka Rp4 juta, saat akan ke RS Dok II Iren meninggal di perjalanan pukul 05.00," ujarnya.

Dia menyesalkan peristiwa ini. Adiknya harus meninggal dunia bersama bayi yang dikandung karena penanganan rumah sakit yang tidak cepat.

"Sejak awal adik ipar saya tidak ditangani dengan baik, kami ke beberapa rumah sakit dan terus ditolak, sampai akhirnya adik saya meninggal dalam perjalanan bersama bayi yang dikandung," jelas Ivon.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua drg Maryen Braweri buka suara setelah kematian Irene ramai diperbincangkan.

Menurutnya, rumah sakit sudah memberikan penanganan pasien sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

"Kami menangani pasien berdasarkan koordinasi perawat dengan dokter spesialis kandungan yang bertugas saat itu melalui sambungan telepon karena sedang tidak berada di Papua," ujarnya.

Dia menambahkan, sebenarnya ada dua dokter spesialis kandungan di rumah sakit mereka. Hanya saja, satu orang sedang pendidikan.

"Kami memang memiliki dua dokter spesialis kandungan, tetapi salah satunya sedang pendidikan, sehingga saat ini hanya satu dokter yang menangani pelayanan kehamilan di RSUD Yowari," katanya.

Pihak rumah sakit meminta maaf atas pada keluarga korban.

"Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhumah, yang mana atas kekurangan sumber daya manusia di RSUD Yowari mengakibatkan Ibu Irene Sokoy meninggal dunia," ujarnya lagi.

Pascakejadian itu, pihak RSUD Yowari mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan tim akan melakukan investigasi terhadap kasus ini. Audit tersebut sebagai langkah resmi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh prosedur pelayanan dijalankan sesuai standar.

"Audit ini untuk memastikan seluruh prosedur pelayanan dijalankan sesuai standar dan mengklarifikasi rangkaian kejadian yang dialami pasien sebelum meninggal," katanya setelah Zoom Meeting bersama Dinkes Provinsi Papua.

Hasil audit akan diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua setelah seluruh pemeriksaan medis, analisis layanan, dan klarifikasi tenaga kesehatan selesai.

"Ini saja yang dapat saya sampaikan, selanjutnya untuk hasil audit kita menunggu pengumuman langsung dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang melakukan audit," ujarnya.

Terkait kurangnya jumlah dokter spesialis kandungan, pihaknya mengaku sudah mengusulkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura serta Bupati Jayapura Yunus Wonda.

"Seiring dengan kejadian tersebut, kami juga berupaya memperkuat layanan kesehatan dengan menambah tenaga dokter spesialis," katanya lagi.

Wakil Bupati (Wabup) Jayapura Haris Richard Yocku meminta masyarakat memahami persoalan nyata di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari pascakejadian memilukan Irene.

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak bisa hanya dilihat dari dampak akhir, tetapi harus dipahami akar persoalannya. Termasuk berbagai kendala non-medis di fasilitas kesehatan.

"Beberapa hari lalu terjadi pemalangan air bersih di RSUD Yowari, kami sudah turun bersama DPRK dan polres, dan baru saja dibuka," katanya.

Dia menjelaskan pemalangan air bersih di RSUD Yowari berdampak pada kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Musibah meninggalnya ibu dan bayi itu, katanya, tidak semata-mata karena kelalaian tenaga medis. Tetapi juga karena pasien datang dalam kondisi genting.

"Perlu saya sampaikan, kita sebagai masyarakat hanya melihat dampaknya saja tetapi tidak melihat persoalan yang terjadi di rumah sakit," ujarnya.

Dia menjelaskan tenaga kesehatan, baik perawat, dokter, maupun paramedis, telah berupaya maksimal menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak semua kondisi dapat diprediksi ketika pasien datang dalam keadaan kritis.

"Kita tidak bisa menahan kematian, kita tidak bisa tahu kegagalan apa yang mungkin terjadi. Tugas kita yakni memberi kesempatan bagi petugas untuk bekerja," jelas Haris.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa tim investigasi kasus meninggalnya ibu hamil Irene Sokoy sudah sampai di Papua.

"Sekarang kita sudah kirim tim. Sudah sampai di sana ya, untuk menganalisa masalahnya di mana," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa 25 November 2025.

"Nah, kita kirim tim dari Rumah Sakit Sardjito untuk bisa memperbaiki tata kelola RSUD-RSUD di Papua supaya ke depannya hal-hal seperti ini bisa (dicegah)," tambahnya.

Terkait kelengkapan rumah sakit, Budi mengatakan bahwa pihaknya akan melengkapi seluruh rumah sakit di 514 kabupaten/kota.

"Kementerian Kesehatan dari 2024 sampai 2027 akan melengkapi seluruh rumah sakit di 514 kabupaten/kota untuk alat-alatnya," ujarnya.

Sementara, terkait sumber daya manusia (SDM) seperti dokter spesialis Budi menyebut pihaknya tengah mengerjakan hal tersebut.

"Nah, kalau SDM-nya memang kurang, itu yang sekarang kita lagi kerja," ucap Budi.

Sebelumnya, Kemenkes telah merespons hal ini lewat Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman.

"Kemenkes mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ke Papua untuk menginvestigasi kasus ini bersama Dinas Kesehatan setempat," kata Aji dalam keterangan tertulis pada Minggu, 23 November 2025.

"Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan untuk RS yang diduga menolak pasien," tambahnya.

Aji juga menyampaikan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Rumah sakit harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibanding masalah administrasi.

"Penolakan pasien oleh RS merupakan pelanggaran UU Kesehatan yang dapat mengarah ke unsur pidana. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut berbelasungkawa dan menyayangkan insiden yang terjadi,” ujar Aji.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengirim tiga orang ke Papua untuk melakukan investigasi pada kasus ibu hamil Irene Sokoy yang meninggal dunia.

"Iya, betul. Kita sudah mengirim tiga orang berangkat kemarin ke Papua untuk melakukan investigasi. Nanti setelah pulang, detailnya seperti apa. Secara umum kita sudah dapatkan sedikit bahwa pasien datang ke rumah sakit pertama, dokternya sedang cuti, tidak ada. Dirujuk lagi ke tempat yang kedua, ketiga," kata Wamenkes yang akrab disapa Benny di Jakarta, Selasa 25 November 2025.

Benny mengungkap, Irene hendak melahirkan anak ketiga dan janin yang hendak dilahirkan ini cukup besar atau berat.

"Sebenarnya pada waktu pemeriksaan awal itu sudah disarankan bahwa pasien ini harus operasi, enggak bisa lahir pervaginam (lewat vagina), karena berat bayi lebih gede daripada panggulnya," ujar Benny.

"Nah, itulah yang terjadi. Nah, waktu dia pindah lagi ke rumah sakit yang lainnya, terjadi gawat janin. Akhirnya terjadi—itu karena dari satu tempat ke tempat yang lain, ada masalah dengan pelayanan di suatu tempat di mana tempat itu—rumah sakit itu punya pelayanan bahwa kelas tiganya penuh," sambung dia.

Rangkaian kejadian ini tengah diinvestigasi oleh pihak Kementerian Kesehatan. “Dan itu sedang kita investigasi,” katanya.

Melihat ada banyak kecaman terhadap rumah sakit usai kasus ini mencuat, Benny meminta untuk menunggu hasil investigasi.

"Kita jangan sampai (menyalahkan) kasihan kalau kita judge padahal mungkin mereka sudah bekerja mati-matian. Jadi lebih baik kita tunggu hasilnya dari investigasi kita, ya," ucap Benny.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk melakukan audit terhadap rumah sakit di Provinsi Papua, guna menanggapi kabar seorang ibu hamil yang ditolak oleh empat rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian melaporkan bahwa pihaknya sudah meminta Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengunjungi rumah korban, sekaligus memberi bantuan.

"Perintah Beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten dan yang (rumah sakit) swasta," kata Tito saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 November 2025 seperti dilansir Antara.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama tim dari Kemendagri pun sudah berada di Jayapura untuk segera melakukan audit rumah sakit.

Tito menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dari Kemendagri akan mencakup tentang aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah.

"Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi namanya RSUD," jelas Budi.