Liputan6.com, Jakarta - Dalam gelaran Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 pada Selasa 25 November 2025, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLHK/BPLH) meresmikan Environmental Geospatial Information System (EGIS).
EGIS merupakan platform nasional untuk pengelolaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkungan hidup.
Advertisement
Sebagai sistem informasi geospasial terbaru yang akan mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, berperan sebagai wadah sentral untuk mengelola, menyajikan, dan menganalisis data lingkungan secara sistematis.
Forum koordinasi yang diikuti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta seluruh Indonesia menjadi momen penandatanganan Nota kesepahaman dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kesepahaman ini mencakup sinkronisasi data geospasial dan peningkatan kualitas IGT. Selain itu, kerja sama teknis juga mengintegrasikan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika ke dalam perencanaan tata lingkungan.
Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa penguatan data geospasial melalui EGIS akan meningkatkan kualitas kebijakan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan, serta menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha agar data lingkungan hidup menjadi dasar pembangunan berkelanjutan.
"EGIS memastikan data lingkungan hidup akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan fondasi yang kita perlukan untuk mengendalikan pembangunan dan melindungi generasi mendatang," ujar Menteri LHK Hanif, dikutip Liputan6.com dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) www.kemenlh.go.id.
EGIS Perkuat Pengelolaan dan Analisis Informasi Geospasial
Sebagai platform nasional, sistem ini dikembangkan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan IGT lingkungan hidup secara terpadu, sehingga berbagai data lingkungan dari berbagai sumber dapat diakses, dikombinasikan, dan dimanfaatkan secara lebih efektif.
Saat ini, sistem telah mengintegrasikan 71 jenis IGT, terdiri dari 31 IGT yang sudah ada sebelumnya dan 40 usulan baru yang terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan pengawasan lingkungan yang semakin kompleks.
Sistem ini dilengkapi dengan fitur-fitur utama seperti Peta Interaktif, Analisis Spasial, Tata Kelola IGT, serta layanan berbagi data berbasis API, yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta untuk mengakses data secara real-time.
Implementasi sistem ini merupakan langkah nyata dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 18 Tahun 2025, yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan informasi geospasial tematik lingkungan hidup sebagai fondasi pengelolaan lingkungan yang modern dan terpadu.
Data yang tersaji dalam platform ini dapat digunakan secara konsisten lintas kementerian, lembaga, dan daerah, sehingga membantu meminimalkan duplikasi data, meningkatkan akurasi, dan memastikan setiap keputusan terkait pembangunan dan pengawasan lingkungan didasarkan pada informasi yang mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dukungan BIG hingga BMKG untuk Integrasi Data Geospasial dan Meteorologi
Kepala BIG Muh Aris Marfai, menyampaikan apresiasi atas inisiatif KLH/BPLH dan kesiapan BIG mendukung sinkronisasi standar geospasial lintas kementerian/lembaga. Ia mengatakan,
"Saat ini KLH/BPLH yang didorong terus oleh Bapak Menteri LH dalam pengelolaan peta atau informasi geospasial sudah sangat bagus, dan para pakar lingkungannya memiliki literasi yang cukup tinggi terkait geospasial, tentu ini memudahkan kami dalam berkomunikasi dan berdiskusi ke depannya," kata Aris.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faishal Fathani, menegaskan dukungan BMKG dalam penyediaan data meteorologi dan klimatologi yang penting untuk mitigasi risiko dan perencanaan tata lingkungan adaptif terhadap perubahan iklim, dengan menyatakan,
"Kami akan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Indonesia, kolaborasi ini semoga dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dalam melindungi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat," ucap Faishal.
Penguatan Standar IGT dan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Daerah
Rakornas Tata Lingkungan 2025 tidak hanya menjadi forum koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta, tetapi juga membahas langkah-langkah strategis dalam adopsi standar IGT di tingkat daerah.
Diskusi mencakup mekanisme penyebaran data yang aman, transparan, dan mudah diakses, sehingga informasi lingkungan dapat digunakan secara konsisten dan akurat di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, forum ini menekankan pentingnya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang geospasial lingkungan, agar pengelolaan data dapat dilakukan secara profesional, efisien, dan berbasis sains.
KLH/BPLH menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan EGIS sesuai standar kualitas dan kebutuhan pengguna, serta membuka akses data yang mendukung pengambilan keputusan berbasis sains.
Dengan EGIS sebagai pusat integrasi informasi geospasial, diharapkan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan mendorong investasi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Sistem ini diharapkan menjadi aset strategis nasional, berperan dalam perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.