Liputan6.com, Jakarta - Deputy Resident Representative UNDP Indonesia Sujala Pant menekankan pentingnya kerja ilmiah yang selama ini sering tertinggal dalam implementasi kebijakan lingkungan.
Menurutnya, Ekonomi Biru (Blue Economy) tidak bisa dipandang sebagai sektor romantis penyelamatan laut, tetapi sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru dunia.
Advertisement
"Ekonomi biru berpotensi menghasilkan hingga USD 6 triliun atau setara Rp 99,76 kuadriliun per tahun dan mendukung lebih dari 250 juta lapangan kerja global," ujar Sujala dalam acara Regional Workshop on ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling pada Kamis (27/11/2025) di Gedung Bappenas, Jakarta.
Ia menyebut ekosistem pesisir ASEAN menyimpan kekuatan ekonomi besar, karena kawasan ini memiliki seperempat hutan mangrove dunia, terumbu karang, dan padang lamun yang menjadi penyerap karbon alami.
Dalam dua tahun terakhir, UNDP bersama negara-negara ASEAN telah menggerakkan hampir 100 ahli dari 35 lembaga untuk menyusun profil karbon dan keuangan biru yang berbasis data nasional.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar pembuatan kebijakan dan strategi investasi, yang akan dirampungkan secara regional pada awal 2026.
Lokakarya yang diinisiasi UNDP bersama Pemerintah Jepang dan Bappenas ini tidak hanya mengulas pentingnya ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang, tetapi juga mulai menyusun arsitektur finansial yang mampu membuka investasi publik, swasta, dan filantropi untuk sektor tersebut.
Pemerintah Indonesia melalui Bappenas, yang saat ini menjabat sebagai Gembala Ekonomi Biru ASEAN 2024–2025, menegaskan bahwa fase diskusi telah selesai -- kini saatnya eksekusi.
"ASEAN kini membutuhkan rencana implementasi terintegrasi yang menerjemahkan kerangka kebijakan menjadi panduan jangka menengah dan panjang yang dapat ditindaklanjuti," kata Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Dr. Eka Chandra Buana.
Jepang: Diplomasi Harus Melahirkan Manfaat Nyata
Sementara itu, Charge d’Affaires ad Interim Mission of Japan to ASEAN Chujo Kazuo menegaskan bahwa Jepang tidak ingin kerja sama dengan ASEAN berhenti pada deklarasi diplomatik.
Jepang ingin memastikan kebijakan berubah menjadi aksi nyata yang berdampak pada masyarakat pesisir.
"Proyek ini mengubah diplomasi menjadi hasil nyata bagi masyarakat lokal," tegas Kazuo.
Ia menyebut profil karbon biru akan membantu negara-negara ASEAN memiliki data kredibel tentang nilai ekonomi laut, sementara profil keuangan biru membuka akses pada instrumen pembiayaan baru seperti pasar karbon, blended finance, atau dukungan filantropi.
Jepang juga menegaskan bahwa kesuksesan pembangunan ekonomi biru harus bertumpu pada pengetahuan lokal dan kepemilikan kawasan, bukan desain instrumen yang dipaksakan dari luar.
Indonesia dan ASEAN Siap Masuki Fase Eksekusi
Melalui ACT-FDE (Satuan Tugas Koordinasi ASEAN untuk Ekonomi Biru), ASEAN kini mulai meracik Rencana Implementasi Ekonomi Biru ASEAN yang ditargetkan selesai 2026. Dokumen ini akan menjadi masterplan lengkap disertai pedoman teknis pembiayaan, target pembangunan, dan indikator keberlanjutan.
ASEAN juga akan memperluas kemitraan, termasuk dengan Norwegia, Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Tahun ini, Australia turut membantu penyusunan peta jalan jangka menengah-panjang bagi ekonomi biru.