Liputan6.com, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau ketat dampak kenaikan status aktivitas vulkanik Gunung Semeru dari level III (Siaga) menjadi level IV (Awas), yang terjadi pada Rabu (19/11) pukul 17.00 WIB. Kenaikan status ini berlangsung hanya satu jam setelah PVMBG menetapkan perubahan dari level II (Waspada) ke level III (Siaga).
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan pihaknya telah menerima laporan situasi awal dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, termasuk potensi dampak dan kemungkinan pengungsian warga.
Advertisement
“BNPB memantau secara intensif kenaikan status aktivitas vulkanik Gunung Semeru dan seluruh potensi dampaknya. Kami terus berkoordinasi dengan BPBD dan PVMBG untuk memastikan respons cepat dan terukur,” ujar Abdul Muhari, Rabu malam.
Menurut laporan Pusdalops, tiga desa di dua kecamatan di Kabupaten Lumajang terdampak erupsi, yaitu Desa Supit Urang dan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo, serta Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro. BPBD bersama unsur terkait telah mengevakuasi warga ke lokasi aman.
“Data sementara, sekitar 300 warga mengungsi di dua titik utama, yaitu Balai Desa Oro-Oro Ombo sekitar 200 jiwa dan SD 2 Supiturang sekitar 100 jiwa. Pendataan masih berlangsung di lapangan,” jelas Abdul Muhari.
Aktivitas Radius 500 Meter Dilarang
Gunung Semeru tercatat erupsi pada pukul 14.13 WIB dengan jarak luncur awan panas kurang dari 13 kilometer berdasarkan laporan PVMBG. Erupsi terlihat mengarah ke tenggara dan selatan, termasuk alur Besuk Kobokan.
PVMBG mengeluarkan rekomendasi resmi terkait zona berbahaya. Masyarakat diminta tidak beraktivitas pada sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 kilometer dari puncak.
Di luar radius tersebut, aktivitas juga dilarang pada 500 meter dari tepi sungai. Selain itu, masyarakat diimbau tidak mendekati radius 8 kilometer dari kawah karena risiko lontaran batu pijar.
Abdul Muhari menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap potensi susulan. “Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan aliran lahar di sepanjang sungai yang berhulu di Semeru,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari, mulai 19 hingga 26 November 2025, untuk mempercepat aktivasi pos komando dan penanganan darurat.