Liputan6.com, Jakarta - Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim) menghentikan sementara layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) karena belum menerima pencairan dana operasional dari pemerintah.
SPPG tersebut berada di Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo dan dikelola Yayasan Tiga Tunas Nusantara. Selama ini, SPPG Kedungcangkring menjadi penyedia layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah Kecamatan Gondang dan Pagerwojo.
Advertisement
Penghentian operasional disampaikan melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani Kepala SPPG Nauval Najib Arinabawi dan diterima awak media di Tulungagung, Jumat (14/11/2025).
"Keputusan ini diambil untuk menjaga keberlangsungan serta kualitas layanan MBG agar tetap sesuai standar yang ditetapkan," tulis Nauval dalam keterangannya, melansir Antara, Jumat (14/11/2025).
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penghentian layanan berlaku mulai 13 November 2025. Keputusan diambil karena dana Virtual Account (VA) periode 10–22 November belum diterima sehingga dapur tidak dapat beroperasi.
Pihak pengelola meminta pengertian masyarakat dan memastikan akan kembali membuka layanan setelah dana operasional diterima.
"Kami akan segera memberikan pemberitahuan resmi jika dana sudah diterima dan siap beroperasi kembali," ucap Nauval.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengaku baru mengetahui adanya SPPG yang menghentikan layanan sementara. Ia memastikan segera melakukan koordinasi agar suplai MBG tidak terhenti.
"Akan segera kami tindak lanjuti terkait permasalahan itu," jelas Gatut.
Seribuan SPPG Kini Kantongi SLHS, BGN Janji Perketat Proses Higienis
Sebelumnya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS) pascarentetan kasus keracunan di berbagai daerah di Indonesia. Sampai hari ini, sudah seribu lebih SPPG yang memiliki SLHS.
"Kami sampaikan bahwa sertifikat layak higienis dan sanitasi sedang terus diterapkan sampai pagi ini sudah ada laporan 1.619 SPPG, yang sudah memiliki SLHS," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat rapat bersama dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 12 November 2025.
Menurutnya, kecepatan penerbitan SLHS tergantung pada pemda masing-masing.
"Ada yang sangat cepat, ada yang masih membutuhkan waktu," sambungnya.
Dadan memastikan, penerapan aspek higienis sudah lebih diperketat dari sebelumnya.
"Aspek higienis sudah diperketat lebih intens dalam juknis terbaru," pungkas Dadan.
Sebelumnya, Dadan Hindayana mengatakan hingga sampai hari ini Rabu 12 November 2025 total ada 221 kejadian keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Terkait dengan berbagai kejadian di tanah air, terkait khususunya keracunan pangan di Indonesia secara umum, total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian," kata Dadan dalam rapat.
"Di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48 persen dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia," sambungnya.
Wakil Kepala BGN Pastikan Terus Berbenah Perbaiki Sistem Pengelolaan MBG: Mohon Dukungan Rakyat
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung menanggapi insiden terbaru dugaan keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kasus tersebut dilaporkan terjadi di sejumlah sekolah di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Makanan yang dikonsumsi siswa diketahui berasal dari SPPG Kayu Ambon dan SPPG Cibodas 2, Kabupaten Bandung Barat.
Lodewyk tidak membantah masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. Namun, ia menegaskan bahwa BGN selaku pelaksana terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengelolaan agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kita (BGN) akan terus berbenah diri dan terus melakukan perbaikan secara mendasar. Kemarin sudah di investigasi oleh tim, dan kita terus dalami kasus seperti ini. Terimakasih kami kepada rakyat yang terus mengawasi dan mendukung program Bapak Presiden Prabowo," ujar Lodewyk dalam keterangan yang diterima, Rabu 12 November 2025.
Ia semakin optimis setelah adanya keterlibatan aktif dari Matra TNI terhadap pelaksanaan program MBG ini. Lodewyk Pusung yang juga seorang Letnan Jenderal Purnawirawan Kehormatan, berpandangan bahwa militer dan rakyat adalah satu kesatuan dalam janin NKRI.
Dengan terlibatnya TNI secara aktif, berjenjang dan proporsional akan menjadi percepatan pencapaian target Presiden Prabowo.
"Mohon dukungan dan pengawasan rakyat, ini program baik yang harus sama-sama kita sukseskan. Ini momentum untuk kembali membangun tradisi gotong-royong antara semua golongan," tutupnya.