Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan pentingnya keadilan dalam transisi energi dan tata kelola teknologi artificial intelligence (AI) yang inklusif bagi negara berkembang.
Hal itu disampaikan Puan dalam 11th MIKTA Speakers’ Consultation 2025 di Seoul, Korea Selatan, Rabu (12/11/2025).
Advertisement
Dalam forum antarparlemen yang diikuti oleh Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia itu, Puan menjadi pimpinan parlemen pertama yang menyampaikan pandangan pada sesi bertajuk “The Role of Parliament in Ensuring the Just Energy Transition in the Era of AI and Climate Crisis.”
“Transisi menuju energi bersih tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan politik,” ujar Puan dalam pidatonya di hadapan para ketua parlemen negara MIKTA.
Puan mengingatkan bahwa proses transisi energi harus berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan.
Ia menilai, perang dan persaingan geopolitik tidak boleh mengalihkan perhatian negara dari agenda global untuk menstabilkan iklim dan mengurangi kesenjangan pembangunan.
“Ketika pembangkit listrik tenaga batu bara tutup, para pekerja kehilangan pekerjaan. Ketika industri bergeser, ekonomi lokal menderita. Ketika harga energi naik, masyarakat termiskinlah yang pertama menderita,” kata Puan.
“Jika kita tidak mengelola transisi ini dengan cermat, kita tidak akan mencapai transisi yang ramah lingkungan. Kita justru akan mendapatkan ketegangan sosial dan ketidakadilan," tambahnya.
Dorong Tata Kelola AI yang Adil bagi Negara Berkembang
Selain isu energi, Puan menyoroti pesatnya perkembangan AI yang berpotensi memperdalam kesenjangan global. Ia menyebut AI dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu diatur secara adil agar manfaatnya tidak hanya dinikmati negara maju.
“Indonesia secara konsisten menyerukan kerja sama internasional dalam tata kelola AI yang inklusif, berpusat pada manusia, dan adil bagi negara-negara berkembang,” tuturny.
Untuk memastikan transisi yang adil dan inklusif, Puan menekankan parlemen harus terlebih dahulu menetapkan arah yang jelas.
Menurut Puan, parlemen harus mengesahkan peraturan yang mendefinisikan jalur energi jangka panjang, memberikan kepastian hukum bagi investasi energi terbarukan, dan melindungi pekerja serta masyarakat terdampak.
Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menekankan peran parlemen dalam memastikan arah kebijakan energi dan teknologi yang berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, parlemen harus menyusun regulasi yang memberi kepastian hukum, mengawasi pendanaan, serta menjamin manfaat transisi energi menjangkau masyarakat terdampak.
“Kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pendanaan untuk transisi tidak lenyap dalam birokrasi, tetapi menjangkau pekerja, pemerintah daerah, dan warga negara yang diminta untuk beradaptasi,” ucapnya.
Ajak MIKTA Perkuat Kerja Sama dan Transfer Teknologi
Puan mendorong parlemen MIKTA agar mengadvokasi pendanaan konsesi, mekanisme pembagian risiko, serta transfer teknologi untuk membantu negara berkembang dalam mengadopsi energi bersih dan teknologi AI.
“Kita harus terus menyerukan peningkatan kapasitas, transfer teknologi, dan model pembiayaan yang memungkinkan negara-negara berkembang menerapkan energi bersih serta AI untuk pembangunan,” sebut cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Ia menegaskan bahwa jika parlemen tidak memimpin sejak awal, transisi global akan tetap terjadi, namun tidak akan adil.
“Transisi menuju energi bersih harus memberikan keadilan, ketahanan, dan martabat. AI harus dikelola dengan cara yang memberdayakan masyarakat. Dan manfaatnya harus dibagi, bukan dipusatkan,” tegas Puan.
Apresiasi Korea Selatan dan Dorong Dialog Antarparlemen
Di sela forum, Puan menghadiri jamuan makan siang yang digelar Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, H.E. Woo Won-shik, bersama Ketua Parlemen Australia. Ia menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Parlemen Korea Selatan.
"Atas nama delegasi Indonesia, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas keramahan Anda. Jamuan makan siang ini mengingatkan kita bahwa persahabatan antar parlemen tidak hanya dibangun di ruang konferensi, tetapi juga melalui momen-momen bersama seperti ini," kata Puan.
Ia menutup kunjungan dengan ajakan agar parlemen negara MIKTA terus memperkuat dialog dan kerja sama.
“Hal ini agar MIKTA tetap menjadi jembatan kerja sama, yang mendorong perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bersama di antara bangsa kita. Sekali lagi terima kasih atas sambutan dan kemurahan hati anda,” tutup Puan.