Liputan6.com, Jakarta - Raksasa drone global, DJI, menghadapi ancaman larangan total di Amerika Serikat (AS) menyusul mandeknya audit penilaian risiko yang diamanatkan pada National Defense Authorization Act (NDAA).
Meskipun hampir setahun berlalu, pemerintah AS belum memulai proses audit tersebut. Bahkan jika audit dimulai sekarang, nasib DJI tetap berada di ujung tanduk karena tenggat waktunya berakhir pada Desember 2025.
Advertisement
DJI sempat bernapas lega pada Desember 2024 ketika Countering CCP Drones Act tidak dimasukkan dalam NDAA Tahun Fiskal 2025 yang disahkan Kongres AS.
Alih-alih larangan secara langsung, NDAA mengamanatkan dilakukannya "penilaian risiko" dalam waktu satu tahun sebelum keputusan akhir akan dibuat. Jika DJI gagal dalam penilaian tersebut, larangan akan diberlakukan. Demikian seperti dikutip dari PetaPixel, Selasa (11/11/2025).
Sejak awal, DJI menyambut baik audit ini. Namun, selama hampir satu tahun, perusahaan tersebut tidak melihat adanya pergerakan dari pemerintah AS untuk memulai penilaian risiko.
Pada April 2025, DJI telah memperingatkan jika penilaian tidak segera dimulai, prosesnya mungkin tidak akan berjalan adil karena auditor akan merasa terdesak waktu.
"Kami menyambut baik pengawasan dan yakin produk kami dapat bertahan dari pengawasan paling ketat mereka," ujar juru bicara DJI kepada PetaPixel.
"Kami merasa bahwa orang-orang yang mata pencariannya bergantung pada produk DJI berhak atas evaluasi yang adil dan tepat waktu untuk menghilangkan keraguan terhadap perusahaan kami dan meyakinkan pelanggan DJI serta publik AS bahwa drone DJI aman dan terjamin," ia melanjutkan.
Kekhawatiran Larangan Otomatis
Dua bulan kemudian--dengan sisa waktu hanya enam bulan sebelum tenggat waktu audit berakhir pada Desember 2025--DJI kembali mendesak lembaga-lembaga terkait untuk memulai audit yang diamanatkan.
"Jika tidak ada lembaga yang maju dan menyelesaikan tinjauan sebelum batas waktu Desember 2025, ketentuan NDAA dapat memicu larangan otomatis terhadap DJI—bukan karena kesalahan kami, melainkan hanya karena tidak ada lembaga yang memilih untuk mengambil tugas meninjau produk kami," tegas DJI.
Tidak ada perkembangan signifikan hingga Juli 2025, ketika DJI mengetahui bahwa anggota parlemen ingin mempercepat waktu audit menjadi 30 hari.
"Meskipun belum ada indikasi formal bahwa proses peninjauan yang diamanatkan telah dimulai, desakan baru-baru ini dari anggota parlemen pada 10 Juli mendesak Kantor Direktur Intelijen Nasional untuk menyelesaikan tinjauan dalam waktu 30 hari," kata DJI.
"Seruan untuk urgensi ini pada prinsipnya disambut baik, tetapi menimbulkan kekhawatiran serius tentang kompromi kredibilitas tinjauan," klaim DJI.
Perusahaan menekankan bahwa penilaian yang kredibel memerlukan waktu untuk meninjau bukti dan harus mencakup peluang yang berarti untuk keterlibatan, klarifikasi, dan dialog yang bertanggung jawab.
Mereka mendesak pembuat kebijakan untuk memastikan tinjauan ini transparan, didasarkan pada bukti, dan tidak tergesa-gesa.
Waktu Nyaris Habis, Larangan Kian Nyata
Isu tersebut menjadi penting mengingat tidak ada indikasi proses peninjauan telah dimulai. Kini, dengan sisa waktu hanya 43 hari sebelum batas waktu berakhir, DJI menyatakan audit masih belum dimulai.
"Audit itu tidak pernah secara resmi ditugaskan kepada badan AS mana pun dalam RUU NDAA, dan tidak ada lembaga yang mengambil tanggung jawab, meskipun kami terus-menerus meminta audit yang adil dan transparan sepanjang tahun," tulis DJI dalam unggahan di Instagram.
Kini, potensi larangan DJI menjadi sangat nyata. Perusahaan menyatakan, "DJI dapat dilarang di AS tanpa alasan yang adil atau proses hukum yang semestinya."
DJI telah menghadapi "larangan lunak" terhadap impor, terbukti dari minimnya produk baru DJI di AS tahun ini. Larangan tersebut berpotensi mengeras dengan cepat.
Di sisi lain, bahkan jika pemerintah AS melakukan audit, tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan menguntungkan DJI.