Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan dan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh pada Senin (10/11/2025) hari ini. Upacara penganugerahan ini digelar di Istana Negara Jakarta, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional.
Salah satu tokoh yang menerima gelar tersebut adalah Presiden ke-4 Republik Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Penghargaan itu diserahkan langsung kepada sang istri, Sinta Nur Wahid.
Advertisement
Selain Gus Dur, terdapat sembilan tokoh lain yang turut dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, di antaranya Soeharto, Marsinah hingga Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo.
Profil Gus Dur
Dilansir dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU), Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Dia lahir dari pasangan K.H Abdul Wahid Hasyim yang merupakan mantan menteri agama RI era Presiden Soekarno dan Nyai Hj. Siti Sholehah. Selain itu, Gus Dur juga merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, K. H. Hasyim Asy'ari.
Sejak kecil, Gus Dur dikenal sebagai anak yang cerdas dan gemar membaca. Ia tumbuh dalam lingkungan pesantren yang sarat dengan nilai-nilai keislaman dan tradisi keilmuan. Kecintaannya pada pengetahuan membuatnya menekuni berbagai bidang, mulai dari agama, filsafat, hingga sastra dan sejarah.
Pendidikan dasar ditempuhnya di berbagai pesantren ternama, kemudian ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, Mesir, melalui program beasiswa pada tahun 1963. Setelah itu, Gus Dur melanjutkan pendidikannya di Universitas Baghdad, Irak.
Gus Dur akhirnya kembali ke tanah air pada tahun 1971. Pada saat itu, ia aktif dalam mengembangkan pondok pesantren dan pendidikan Islam. Gus Dur juga vokal terhadap pemerintahan Soeharto pada masa itu dengan menjadi jurnalis yang kritis.
Kemudian, pada tahun 1984 dia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Gus Dur mengemban jabatan tersebut selama tiga periode berturut-turut dan menyelesaikannya pada tahun 1999.
Gus Dur Muda
Gus Dur muda dikenal sebagai tokoh sentral penggerak reformasi. Usai Orde Baru, Gus Dur mulai berkecimpung di dunia politik. Dia mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 1998.
Satu tahun setelah didirikan, PKB berhasil menjadi peserta dalam pemilu pertama usai reformasi tahun 1999. Hasil dari pemilihan ini mampu mengantar Gus Dur menempati posisi Presiden RI.
Gus Dur dikenal sebagai presiden yang cukup humoris. Dilansir Liputan6.com dari website Nahdlatul Ulama, Gus Dur berhasil menghilangkan kesan ‘angker’ yang sudah lama melekat di Istana Negara. Dia menghapus kesan serius yang sudah menempel pada Presiden RI dari tahun ke tahun dan menciptakan suasana yang penuh guyon dan tawa.
Meski sering terlihat santai dalam beberapa pertemuan, Presiden RI periode 1999 - 2001 ini banyak menciptakan kebijakan yang monumental. Semasa ia menjabat, Gus Dur sudah membubarkan dua departemen yang dianggap penuh dengan kasus korupsi, yakni Departemen Sosial dan Penerangan.
Jasa Gus Dur sebagai presiden RI juga terlihat pada hari ini. Sebagai Bapak Pluralisme, Gus Dur dikenal memiliki peran besar dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan keberagaman di Indonesia. Pengakuan agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia adalah salah satu terobosan yang dilakukannya pada masa pemerintahan.
Tak hanya itu, dia juga meresmikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional dan mencabut larangan penggunaan huruf Tionghoa.
Izinkan Pengibaran Bendera Bintang Kejora
Gus Dur juga aktif terlibat dalam isu konflik Papua. Saat itu, Papua memaksa untuk memisahkan diri dari Indonesia dan membangun Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bendera OPM berkibar dimana-mana.
Gus Dur yang melihat situasi ini segera mengambil tindakan. Alih-alih melarang pengibaran bendera OPM, Gus Dur justru membiarkan bendera bintang kejora itu berkibar tinggi. Namun, Gus Dur memberi syarat agar pengibaran bendera tersebut tingginya tak melebihi bendera merah putih. Sikap Gus Dur ini pun mampu meredakan konflik yang terjadi pada saat itu.
Menurut Gus Dur, bendera bintang kejora hanyalah bendera kultural, bukan simbol kekuasaan politik. Tak hanya itu, Gus Dur juga mengizinkan masyarakat Irian Jaya pada saat itu menyebut wilayahnya dengan sebutan Papua.