Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Riau memastikan segera menyiapkan pejabat pengganti untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, M. Arif Setiawan (MAS) yang telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan Dinas PUPR-PKPP tidak boleh mengalami kekosongan agar pelayanan publik tetap berjalan.
"Saya sudah minta Sekda segera siapkan Plt Kadis PUPR, jangan sampai ada kekosongan. Hari ini dikeluarkan, tidak boleh pelayanan publik terhenti, harus jalan semuanya," kata SF Hariyanto, di Pekanbaru, Riau, Kamis (6/11/2025).
Advertisement
Pernyataan tersebut disampaikan SF Hariyanto usai ditunjuk sebagai Plt Gubernur Riau oleh Menteri Dalam Negeri. Ia memastikan penahanan Arif Setiawan tidak boleh berdampak pada kinerja dinas yang memegang kendali proyek strategis dan pengelolaan anggaran infrastruktur di Riau.
SF Hariyanto bersama Sekda dan jajaran asisten Pemprov Riau bahkan langsung mendatangi kantor dinas untuk memimpin rapat mendadak. Ia menegaskan posisi kepala dinas harus tetap berada pada struktur yang benar sebagai pengguna anggaran, tanpa intervensi pihak luar.
Jangan Kongkalikong Atur Proyek
Dalam arahannya, SF Hariyanto meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak gentar terhadap pihak ketiga atau orang yang mengaku sebagai 'tim' tertentu yang mencoba mengatur proyek atau anggaran dinas.
"Dulu tak ada tim-tim kita bisa aman. Mulai hari ini setop. Setelah ini saya sudah mengarahkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah, saya tegas katakan pascaditerima surat dari Mendagri selaku pelaksana tugas, saya katakan tegas bahwa saya tidak mau kepala dinas menjadi orang nomor dua,” ujarnya, dilansir Antara.
Ia menegaskan bahwa kepala dinas hanya perlu berkoordinasi dengan gubernur, sekda, dan para asisten. Jika ditemukan ada kepala dinas yang dikendalikan pihak ketiga, SF Hariyanto memastikan akan langsung mencopot yang bersangkutan.
“Tak ada matahari satu, matahari dua, tidak ada tim A, tim B, tak ada kata jatah preman. Sedih saya dengar kata-kata japrem itu. Yang ada sekarang satu kadis tanggung jawab sampai ke bawah,” tegasnya.
SF Hariyanto Bantah Jadi Pelapor Kasus Abdul Wahid
Di tengah penanganan kasus tersebut, SF Hariyanto juga membantah isu yang menyebut dirinya diperiksa atau menjadi saksi pelapor dalam kasus yang menjerat Abdul Wahid. Ia mengaku bingung dengan tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah.
“Saya bersumpah, saksi pelapor apa? Itu di sana semua anak buah saya semua, apa mungkin saya masukkan semua ke penjara. Saya tak tahu, saya tak ada melapor-lapor, jadi saya katakan itu fitnah,” kata SF Hariyanto.
Ia menjelaskan bahwa dirinya memang berada di lokasi ketika Abdul Wahid ditangkap, tetapi bukan bagian dari pelaporan ataupun operasi. Keberadaannya di kafe tersebut hanya karena sedang duduk bersama sang gubernur dan Bupati Siak.
“Memang saat itu, kebetulan, saya bersama Abdul Wahid dan Bupati Siak Afni Zulkifli duduk bersama di kafe yang jadi lokasi penangkapan Abdul Wahid, tetapi saya hanya tahu ramai ada orang di luar dan setelah itu pun langsung pulang,” katanya.
“Kami lagi ngopi lalu pada ramai tamu di luar jadi memang Wagub tahu kami di dalam kafe belakang. Ada Bupati Siak, saya lihat keluar sudah ramai. Jadi kalau saya tahu memang saya tahu, setelah itu saya langsung pulang, sholat, dan tak tahu lagi kejadian,” ungkapnya.
Pemprov Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Sebelumnya, penahanan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M. Arif Setiawan dilakukan bersamaan dengan penetapan tersangka terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus dugaan pemerasan. KPK juga menetapkan Tenaga Ahli Gubernur, Dani Nursalim, sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Kasus ini mengguncang roda pemerintahan di Riau, termasuk sektor infrastruktur yang berada di bawah komando Dinas PUPR-PKPP. Meski kondisi politik tengah bergejolak, SF Hariyanto memastikan pemerintahan tetap solid.
Ia menegaskan roda layanan publik dan kegiatan OPD berjalan normal tanpa hambatan.
“Saya ada, sekda ada, asisten I II dan III, semua OPD siap tak ada satupun lumpuh dan tidak bekerja,” ujarnya.