Liputan6.com, Washington, DC - Penutupan (shutdown) pemerintahan Amerika Serikat (AS) telah memasuki hari ke-36 dan menjadi yang terpanjang dalam sejarah negara tersebut. Kondisi ini telah mengacaukan kehidupan jutaan warga akibat terhentinya berbagai program dan layanan pemerintah federal, keterlambatan penerbangan di berbagai bandara, serta ribuan pekerja federal di seluruh negeri yang tidak menerima gaji.
Di tengah kekacauan itu, Presiden Donald Trump tetap bersikeras menolak bernegosiasi dengan Partai Demokrat mengenai permintaan mereka untuk memperpanjang subsidi asuransi kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang akan segera berakhir. Trump menegaskan bahwa pemerintah tidak akan dibuka kembali sampai Partai Demokrat menyetujui syarat-syarat yang ia ajukan dalam perundingan anggaran.
Advertisement
Namun, sikap keras Trump justru menimbulkan ketidakpercayaan di kubu Demokrat. Mereka meragukan bahwa presiden dari Partai Republik itu akan menepati janjinya jika tuntutannya dipenuhi. Keraguan itu muncul karena, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Trump telah memangkas bantuan pangan bagi masyarakat miskin lewat program SNAP, meskipun pengadilan telah memerintahkan agar bantuan tersebut tetap disalurkan untuk mencegah kelaparan selama shotdown.
Kekecewaan juga disuarakan oleh sejumlah anggota Senat.
"Kenapa ini terjadi? Kita mengalami shutdown karena rekan-rekan kita menolak duduk bersama untuk membahas satu hal sederhana: premi asuransi kesehatan," kata Senator Demokrat dari Minnesota Amy Klobuchar seperti dikutip dari Associated Press. "Hentikan kekacauan ini, datanglah ke meja perundingan, dan negosiasikan."
Trump Pecahkan Rekor Baru Shutdown
Pendekatan Trump terhadap shutdown kali ini berbeda jauh dengan yang terjadi pada masa jabatan pertamanya. Saat itu, pemerintahan sempat ditutup sebagian selama 35 hari akibat tarik-menarik mengenai dana pembangunan tembok perbatasan AS–Meksiko. Trump ketika itu masih membuka ruang dialog dengan para pemimpin Kongres, meski akhirnya menyerah pada 2019 setelah gagal memperoleh dana yang diinginkan.
Kini, situasinya lebih buntu. Trump tidak lagi aktif bernegosiasi, sementara para pemimpin Kongres tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Ketua DPR AS Mike Johnson dari Partai Republik bahkan memulangkan para anggota DPR pada September setelah mereka mengesahkan rancangan anggaran versi partai mereka sendiri, dan menolak melanjutkan perundingan dengan Partai Demokrat untuk membuka kembali pemerintahan.
Sementara itu, dampak shotdown semakin terasa. Menteri Transportasi Sean Duffy memperingatkan akan terjadi kekacauan di langit minggu depan jika para pengatur lalu lintas udara kembali tidak menerima gaji. Serikat pekerja federal pun meningkatkan tekanan kepada Kongres, mendesak agar pemerintahan segera dibuka kembali demi menghindari krisis ekonomi yang lebih luas.
Dari Senat, Pemimpin Mayoritas John Thune dari Partai Republik asal South Dakota menyebut bahwa shutdown kali ini bukan hanya yang terpanjang, tetapi juga yang paling parah dalam sejarah modern AS.
Ia kemudian mengimbau Partai Demokrat agar menerima tawaran kompromi, yaitu melakukan pemungutan suara terlebih dahulu mengenai subsidi asuransi kesehatan — program bantuan pemerintah bagi warga berpenghasilan rendah untuk membayar premi asuransi — dan melanjutkan negosiasi setelah pemerintahan kembali dibuka.
Menurut Thune, tidak ada pihak yang akan menang secara politik dari kebuntuan ini.
"Shutdown itu hal bodoh," ujarnya tegas, menegaskan bahwa perdebatan politik seharusnya tidak dilakukan dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat.
Titik Temu Potensial
Kunci utama untuk mengakhiri kebuntuan ini terletak pada serangkaian kesepakatan politik yang harus disetujui secara bersamaan oleh Senat, DPR, dan Gedung Putih — sebuah proses yang hingga kini masih jauh dari kata pasti.
Untuk mencapai hal itu, sejumlah senator dari kedua partai besar mulai melakukan upaya di belakang layar guna menghidupkan kembali proses pendanaan pemerintah yang normal di Kongres. Mereka berusaha menciptakan terobosan kompromi yang memungkinkan pemerintahan kembali berjalan tanpa harus menunggu kesepakatan penuh tentang isu-isu yang lebih rumit.
Di antara mereka, terdapat Senator Susan Collins dari Partai Republik, yang mewakili negara bagian Maine dan menjabat sebagai Ketua Komite Alokasi Anggaran Senat. Ia bekerja bersama Senator Mike Rounds, juga dari Partai Republik asal South Dakota, serta sejumlah senator Partai Demokrat seperti Jeanne Shaheen dan Maggie Hassan dari New Hampshire, dan Chris Coons dari Delaware. Kelompok lintas partai ini termasuk tokoh-tokoh berpengaruh yang secara diam-diam mencari solusi kompromi untuk mengakhiri kebuntuan politik yang telah menyebabkan shutdown pemerintahan terpanjang dalam sejarah AS.
Situasi pembicaraan mulai menunjukkan sedikit kemajuan.
"Pembicaraan mulai berjalan lebih intens," kata Senator Gary Peters dari Partai Demokrat asal Michigan, yang turut terlibat langsung dalam perundingan lintas partai untuk mencapai kesepakatan.
Salah satu langkah yang sedang dibahas adalah mengadakan pemungutan suara terhadap paket kecil berisi tiga rancangan undang-undang yang sudah mendapat dukungan luas dari kedua partai. Paket tersebut berisi pendanaan bagi program pertanian, proyek pembangunan fasilitas militer di berbagai pangkalan AS, dan sejumlah sektor pemerintahan lain yang dianggap penting, agar sebagian layanan publik bisa kembali berjalan meski kebuntuan anggaran belum sepenuhnya terselesaikan.
"Saya pikir paket tiga RUU ini siap membawa banyak hal baik bagi rakyat AS," ujar Senator Katie Britt dari Partai Republik asal Alabama, yang juga terlibat dalam pembicaraan lintas partai tersebut.
Biaya Asuransi Kesehatan Melonjak
Salah satu persoalan paling sulit dalam kebuntuan politik kali ini adalah pendanaan subsidi asuransi kesehatan yang menjadi bagian dari Undang-Undang Perawatan Terjangkau atau Affordable Care Act (ACA) — lebih dikenal sebagai Obamacare. Program subsidi ini akan berakhir pada akhir tahun, sehingga nasib jutaan warga Amerika bergantung pada apakah Kongres akan memperpanjangnya atau tidak.
Ketika surat pemberitahuan premi asuransi mulai dikirimkan kepada masyarakat, jutaan warga Amerika terkejut dengan kenaikan harga yang tajam. Selama pandemi COVID-19, pemerintah federal memperluas bantuan ini melalui kredit pajak tambahan agar asuransi kesehatan tetap terjangkau. Namun kini, setelah subsidi tersebut akan dihentikan, banyak keluarga berpenghasilan menengah dan rendah diperkirakan tidak lagi mampu membeli asuransi kesehatan bagi diri mereka maupun anak-anaknya.
Di Kongres, perbedaan pandangan politik memperparah situasi. Partai Republik menolak memperpanjang pendanaan untuk Obamacare tanpa reformasi sistem yang signifikan, sementara Partai Demokrat bersikeras bahwa program itu harus dipertahankan sepenuhnya demi melindungi akses kesehatan bagi rakyat. Negosiasi untuk mencari titik kompromi antara kedua pihak diperkirakan akan memakan waktu lama — atau bahkan mungkin gagal sama sekali.
Sebagai upaya untuk memecah kebuntuan, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dari Partai Republik menawarkan langkah kompromi. Ia berjanji kepada Partai Demokrat bahwa Senat akan menjadwalkan pemungutan suara resmi atas proposal kesehatan versi Demokrat, sebagai bagian dari kesepakatan untuk membuka kembali pemerintahan. Namun, sebagian senator menilai janji itu belum cukup. Mereka menganggap kebuntuan ini mencerminkan masalah yang lebih mendasar — kekhawatiran terhadap arah kepemimpinan Presiden Trump dan caranya menangani isu-isu sosial di dalam negeri.
Sementara itu, Gedung Putih tetap bertahan pada posisinya. Pemerintah menegaskan bahwa Partai Demokrat harus terlebih dahulu menyetujui pendanaan untuk membuka kembali pemerintahan sebelum pembicaraan tentang asuransi kesehatan bisa dimulai. Seorang pejabat senior Gedung Putih, yang meminta tidak disebutkan namanya karena alasan strategi, mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan sejumlah senator Partai Republik yang secara diam-diam juga menjalin kontak dengan senator-senator Demokrat kunci untuk mencari titik temu di luar jalur resmi negosiasi.
Tuntutan Trump untuk Hapus Filibuster Ditolak
Di tengah kebuntuan ini, Presiden Trump menekan para senator agar menghapus aturan "filibuster" — yaitu aturan di Senat yang mengharuskan sedikitnya 60 suara untuk meloloskan sebagian besar rancangan undang-undang. Menurut Trump, dengan menghapus aturan itu, Partai Republik yang saat ini memegang mayoritas bisa meloloskan undang-undang pendanaan pemerintahan tanpa dukungan Partai Demokrat, sehingga shutdown pemerintahan bisa segera diakhiri.
Namun, usulan Trump mendapat penolakan dari partainya sendiri. Para senator Republik menolak langkah tersebut, sebuah hal yang jarang terjadi dan menunjukkan adanya perbedaan pendapat terbuka antara presiden dan anggota partainya sendiri. Menurut Thune dan sejumlah senator senior lainnya, aturan filibuster justru penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di Senat, karena memungkinkan partai minoritas tetap memiliki suara dalam proses legislasi — sesuatu yang mereka anggap esensial dalam sistem demokrasi Amerika.
Dalam komposisi Senat saat ini, Partai Republik memegang mayoritas tipis, yakni 53 kursi, sementara Partai Demokrat memiliki 47 kursi. Dengan jumlah tersebut, Demokrat masih bisa memblokir rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR versi Partai Republik menggunakan filibuster. Sejauh ini, mereka telah melakukan lebih dari selusin penolakan terhadap rancangan anggaran yang diajukan untuk membuka kembali pemerintahan.
Trump berpendapat bahwa menghapus filibuster akan memberi Partai Republik kekuatan penuh untuk mengesahkan undang-undang tanpa harus berkompromi dengan Partai Demokrat. Namun, sebagian besar senator Republik menolak langkah ekstrem itu karena mereka khawatir aturan tersebut justru akan menjadi bumerang ketika kekuasaan bergeser dan Partai Republik berada di posisi minoritas.