Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menemukan bakteri Escherichia Coli alias E. Coli, saat meninjau dapur penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk memastikan standar kebersihan dan kelayakan bahan pangan.
“Dari hasil pemeriksaan awal, air di dapur masih mengandung bakteri E.coli, yang berpotensi menyebabkan diare pada anak-anak,” kata Kepala dinas Kesehatan Gunungkidul, Ismono, Rabu (29/10/2025).
Advertisement
Pemkab Gunungkidul akan memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia makanan dalam program MBG, menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kapanewon Saptosari.
Dia menuturkan, dari hasil pemeriksaan sementara, proses penyimpanan makanan juga menjadi pemicu utama keracunan. Saat makanan masih panas dan langsung ditutup, uap panas dari nasi, sayur dan lauk bercampur, menciptakan kondisi lembap yang ideal bagi pertumbuhan jamur dan bakteri.
Selain itu, petugas juga tengah menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan serta air galon yang digunakan di dapur. Ada dugaan air yang dipakai bukan dari sumber air kemasan, melainkan air keran yang dimasukkan ke galon isi ulang.
“Kami tidak menuduh, tapi harus dipastikan betul apakah air galon yang digunakan itu sesuai standar atau tidak. Bisa jadi justru sumber keracunan berasal dari air untuk memasak atau minum,” terangnya.
Pemkab Gunungkidul menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meminta semua juru masak hingga kepala dapur agar lebih disiplin dan berani menolak bahan makanan yang tidak layak konsumsi.
“Masak itu harus pakai hati. Kalau bahan makanan terlihat tidak layak, jangan dipaksakan untuk dimasak dan disajikan. Ini menyangkut nyawa anak-anak kita,” tegas Endah.
Insiden keracunan di Saptosari menjadi perhatian besar lantaran jumlah korban mencapai lebih dari 600 siswa dari dua sekolah.
Berdasarkan data yang dihimpun, satu kelas bahkan nyaris seluruh siswanya mengalami gejala mual, muntah, dan diare. Sebagian besar korban sudah diperbolehkan pulang, sementara beberapa lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Pemerintah daerah juga menyiapkan dana darurat sebesar Rp 100 juta untuk menanggung biaya perawatan para siswa yang terdampak, mengingat kasus keracunan tidak termasuk kategori penyakit yang dicover oleh BPJS Kesehatan.
Pemkab memastikan langkah pengetatan pengawasan dan pembenahan sistem dapur MBG akan segera dilakukan di seluruh sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
“Keracunan tidak masuk kategori penyakit, jadi tidak ditanggung BPJS. Namun kami sudah menyiapkan dana penanggulangan agar tidak memberatkan orang tua,” Pungkas Bupati.