Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengaku tak mudah ketika menetapkan harga gabah Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani. Alasannya, banyak tengkulak yang menurutnya mempersulit penerapannya.
Mulanya dia mengisahkan saat meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) soal harga gabah petani. Mulanya harga gabah itu berkisar Rp 5.000-6.000 per kg, kemudian ditetapkan jadi Rp 6.500 per kg.
Advertisement
"Rp 6.500 enggak bisa berjalan, ndak gampang juga, karena tengkulak di daerah luar biasa juga, maka ini kita minta bantuan TNI memang," ungkap Zulkifli dalam Sarasehan 100 Ekonom, di Jakarta, ditulis Rabu (29/10/2025).
Atas bantuan dari aparat TNI itu, menurut dia bisa membuat pelaksanaan kebijakan Rp 6.500 per kg berjalan maksimal. Bahkan dia berani menjamin untuk mengganti rugi kepada petani jika tidak diserap dengan ketentuan tersebut.
"Akhirnya sekarang gabah sudah rata-rata di atas Rp 6.500, boleh dicek. Bahkan kita berani bertaruh kalau di bawah Rp 6.500 kita ganti rugi dan memang enggak ada lagi," tutur dia.
Aturan harga gabah merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025. Didalamnya mengatur pengadaan beras dalam negeri yang berasal dari Gabah Kering Panen (GKP), Gabah Kering Giling (GKG), dan beras dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Tekanan Tengkulak
Menko Zulkifli Hasan juga mengungkapkan keresahan petani dan kaitannya dengan harga gabah yang rendah. Dia menyoroti perilaku tengkulak yang membuat petani tidak menerima harga maksimal.
"Kemudian harga, harga Rp 5.500 gabah 1 kilo, petani terima Rp 4.000, tengkulanya luar biasa, di daerah-daerah itu. Nah terus kalau begitu petani bagaimana semangat? Gak untung," tuturnya.
Mengatur Harga Baik bagi Petani
Karena dinilai pendapatan petani kurang tadi, pemerintah memberikan bantuan pangan beras sebanyak 20 kilogram per keluarga hingga bantuan Rp 300 ribu per bulan dalam periode tertentu. Ini jadi program stimulus pemerintah.
Namun, menurut dia solusinya tak sebatas pemberian bantuan. Melainkan dengan mengatur harga yang baik bagi petani.
"Tapi kita inginkan rakyat kita produktif kan. Pemberdayaan intinya. Jadi secara singkat setelah kita pelajari itu maka kita perlu aturan-aturan yang baru," ujar dia.
Stok Beras Surplus
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan Indonesia tidak akan impor beras 2025 ini. Padahal hingga 2024 lalu, pemerintah masih impor sekitar 4,5 juta ton beras.
Mengutip data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), Zulkifli nengatakan stok beras RI akan surplus 4 juta ton hingga akhir 2025 nanti. Angka ini langsung membalikkan keadaan impor beras 4,5 juta ton sepanjang 2024 lalu.
"Kalau tahun lalu kita beras impor 4,5 juta, tahun ini kata BPS, bukan kata saya, kita akan surplus 4 juta lebih kurang, 4 juta ton sampai akhir tahun," ungkap Zulkifli dalam Sarasehan 100 Ekonom, di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).
Tidak Impor Beras
"2024 kita impornya 4,5 juta. 2025 nol, gak ada, kita nol impor. Tapi di gudang kita ada beras 4 juta surplusnya," ia menambahkan.
Zulkifli mengaku kaget saat masa awal menggelar rapat koordinasi (rakor) soal pangan. Ternyata, banyak komoditas yang harus diimpor untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
"Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton beras, tahun lalu, kita impor jagung tahun lalu hampir 3 juta ton. Kita impor garam kira-kira hampir 2,5 juta ton. Kita impor gula lebih kurang 5-6 juta ton. Kita impor kedelai hampir 3 juta ton. Jadi hampir semua itu impor kita, tidak mudah," tutur dia.