Liputan6.com, Manila - Ketegangan di Laut China Selatan kembali meningkat setelah sebuah kapal China menabrak kapal Filipina dan dua kapal lain disemprot meriam air.
Serangkaian aksi ini dinilai sebagai sinyal bahwa Beijing kini lebih mengandalkan tekanan fisik ketimbang jalur diplomasi. Pemerintah Filipina menuduh China "dengan sengaja" menabrak kapal mereka dan mengganggu stabilitas kawasan, memicu kecaman dari berbagai negara.
Advertisement
Insiden terbaru itu melibatkan kapal BRP Datu Pagbuaya, yang sedang bertugas mendukung armada nelayan di Pulau Thitu—wilayah yang diduduki Filipina di Kepulauan Spratly, dikutip dari laman Etruth, Rabu (29/10/2025).
Rekaman video menunjukkan kapal penjaga pantai China menyemprotkan air bertekanan tinggi ke dua kapal Filipina lainnya di sekitar pulau tersebut, melukai sejumlah personel dan merusak peralatan. Manila menilai tindakan itu sebagai bukti agresi China dalam upaya memperluas kontrol di wilayah sengketa.
Filipina menegaskan tidak akan mundur. "Intimidasi seperti ini justru memperkuat tekad kami," tegas Komandan Penjaga Pantai Filipina, Laksamana Ronnie Gil Gavan.
Ia menambahkan bahwa kehidupan para nelayan Filipina bergantung pada perairan tersebut. "Tidak ada meriam air atau tabrakan yang akan menghentikan kami menjalankan komitmen kepada Presiden Ferdinand Marcos: tidak menyerahkan sejengkal pun wilayah kita kepada kekuatan asing."
Padahal, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) telah menolak klaim "nine-dash line" China, yang mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan.
Agresif dan Ancaman Makin Besar
Meski demikian, Beijing terus menegakkan klaimnya lewat aksi maritim agresif dan ancaman militer. Di saat sebagian besar negara ASEAN dan Taiwan memilih berhati-hati, Filipina justru tampil paling berani menghadapi China.
Dukungan dari blok Barat yang dipimpin AS serta negara-negara Asia seperti Jepang dan India membuat Manila semakin percaya diri.
"Arsitektur deteren ini dibangun untuk memberi sinyal jelas kepada China bahwa Filipina tidak sendirian," kata Rosie Levine dari United States Institute of Peace. "Selama dukungan ini terus ada, akan jauh lebih sulit bagi China untuk menekan satu negara secara terpisah."
Meski ASEAN secara resmi tetap netral dan tidak memberikan dukungan terbuka, Filipina merasa posisinya tetap kuat. Chester Cabalza, Presiden International Development and Security Cooperation (IDSC), menyebut dukungan dunia semakin nyata.
"Bayangkan, 14 negara hadir sebagai pengamat dalam latihan militer Balikatan. Itu pertama kalinya terjadi," ujarnya. "Artinya, meski ASEAN belum mendukung, dunia percaya pada Filipina dan ingin menjalin kemitraan strategis."
Kecaman Internasional
Kecaman internasional pun berdatangan. Amerika Serikat menuduh China mengganggu stabilitas kawasan dan menegaskan komitmen pertahanan terhadap Filipina berdasarkan Perjanjian Pertahanan Mutual 1951. Inggris turut menyerukan diakhirinya taktik berbahaya di Laut China Selatan dan menghormati hukum internasional.
Jepang menyatakan "keprihatinan serius", sementara Selandia Baru menyebut tindakan China "membahayakan nyawa di laut".
Australia dan Uni Eropa juga menyuarakan kritik keras. Canberra meminta China menyelesaikan sengketa secara damai sesuai hukum internasional, sedangkan Uni Eropa menilai tindakan Beijing berpotensi semakin mendestabilisasi kawasan dan mendesak penghormatan penuh pada tatanan internasional berbasis aturan.