Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengamini, dunia santri masih jauh dari kata ideal. Bahkan mayoritas dari mereka berasal dari kelompok keluarga kurang mampu.
“Kami menyadari sepenuhnya mayoritas para santri ada di Desil 1-2. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, karena itu perhatian penanggulangan kemiskinan akan terus kita dorong melalui mata rantai yang harus diberhenti, diputus. Yaitu dengan pendidikan yang menjadi lebih baik,” kata Cak Imin saat peringatan Hari Santri Nasional di Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (22/10/2025).
Advertisement
Dia menuturkan, nantinya kehadiran Ditjen Pesantren di Kementerian Agama diharapkan mampu menanggulangi problematika yang ada di dunia pesantren, khususnya masalah keterbatasan para santri mula dari infrastruktur dan sumber daya manusia.
Diketahui, saat ini urusan mengenai pesantren masih berada di bawah Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.
“Nanti ada Direktorat Jenderal Pesantren yang khusus mengurangi ketertinggalan, menambah kemajuan. Kita juga akan dorong apa yang disebut penanggulangan kemiskinan,” janji Cak Imin.
Tak Sebatas Ilmu Agama dan Akademis
Cak Imin pun mencatat, kemampuan dari para santri setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren tidak sebatas ilmu akademis dan ajaran agama.
Sebab, pemerintah juga akan turun tangan dalam membekali mereka dengan ilmu vokasi atau keahlian dasar yang siap digunakan di dunia kerja.
“Saya menyerukan kepada semua pimpinan pesantren untuk menyiapkan anak-anak santri dengan skill, dengan kemampuan vokasi, apakah pertukangan, apakah kerajinan, apakah welder. Pemerintah harus membantu agar skill. Santri-santri lulusnya nanti menjadi tenaga kerja yang terampil, menjadi pengusaha-pengusaha yang tanggung. Pemerintah harus mengajari mereka jadi pengusaha, mengajari mereka menjadi tenaga kerja yang siap pakai,” dorong dia.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini lalu mengajak, kepada semua santri di Indonesia untuk mampu menjadi agen perubahan dan perbaikan. Dia meyakini, santri dapat menjadi lokomotif kemajuan bangsa di masa depan.
“Santri tidak boleh ketinggalan. Santri harus menjadi pemimpin perbaikan dan perubahan, menjadi lokomotif dari perbaikan dan kemajuan. Santri dengan nilai-nilai ajaran yang mulia harus menjadi contoh teladan, yang harus mewarnai pendidikan nasional kita,” harapnya memungkasi.
Berawal dari Tragedi Ponpes Al Khoziny
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi restu kepada Kementerian Agama untuk membentuk Ditjen Pesantren.
Menurut dia, ditjen baru ini dibentuk karena tragedi ambruknya bangunan Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, yang menelan banyak korban jiwa.
"Berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Usai insiden tersebut, dia menuturkan pemerintah berkomitmen untuk lebih memperhatikan 42.000 pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia.
Prasetyo menyebut Presiden Prabowo juga memiliki concern terhadap pondok pesantren.
"Dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.