Liputan6.com, Beijing - Cuaca ekstrem yang melanda China dalam beberapa tahun terakhir menjadi cerminan nyata dari rapuhnya kesiapsiagaan negara itu menghadapi krisis iklim.
Dari pusat manufaktur global di Provinsi Guangdong hingga Fujian, otoritas setempat kewalahan menanggulangi bencana yang datang silih berganti.
Advertisement
Kini, perhatian tertuju pada Topan Super Ragasa yang mengancam Tiongkok selatan. Di Shenzhen, pemerintah bahkan bersiap mengevakuasi 400.000 penduduk sebelum badai besar itu menerjang, dikutip dari laman mekongnewsmm, Kamis (16/10/2025).
Krisis ini bukan yang pertama. Pada Juli lalu, Beijing diguyur hujan lebat selama tiga hari berturut-turut—curah hujan terparah dalam sejarah kota itu. Sebanyak 44 orang tewas, lebih dari 100.000 orang dievakuasi, dan ribuan rumah, jembatan, serta pembangkit listrik tenaga air rusak parah.
Laporan Blue Book of Climate Change in China tahun ini secara gamblang menyebutkan bahwa Tiongkok memanas lebih cepat dibanding rata-rata global.
Frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem pun meningkat tajam—dari banjir, kekeringan, gelombang panas, hingga musim dingin yang ekstrem. Sektor pertanian menjadi korban utama; banyak tanaman gagal panen, mengancam stabilitas pangan nasional.
Kesadaran Iklim yang Masih Rendah
Rendahnya kesadaran publik menjadi persoalan mendasar. Menurut jurnal Nature, pengetahuan masyarakat Tiongkok tentang perubahan iklim masih tertinggal jauh dari negara-negara maju.
Pada 2008, hanya 62% orang dewasa di Tiongkok yang pernah mendengar isu ini—bandingkan dengan lebih dari 90% di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Studi-studi nasional pun kerap gagal menangkap perbedaan tingkat kesadaran antarwilayah.
Data dari Badan Meteorologi Tiongkok menunjukkan bahwa antara 1984 dan 2021, kerugian langsung akibat bencana cuaca mencapai rata-rata 30 miliar dolar AS per tahun. Studi Universitas Tsinghua bahkan memperkirakan bahwa 27% kerugian itu disebabkan oleh perubahan iklim buatan manusia.
Sektor yang Alami Kerugian
Sektor pertanian dan manufaktur menjadi yang paling terpukul—masing-masing menyumbang 40% dan 36% dari total kerugian langsung. Selain itu, bencana iklim juga mengganggu rantai pasokan di daerah lain yang tidak terdampak langsung, menimbulkan efek domino atau “amplifikasi kerugian” di seluruh negeri.
Salah satu akar persoalan adalah pendekatan komunikasi iklim yang terlalu tersentralisasi. Pemerintah pusat di bawah Partai Komunis Tiongkok (PKT) memonopoli narasi iklim dari atas ke bawah. Kampanye disusun seragam dalam bahasa Mandarin standar tanpa ruang bagi bahasa daerah, kisah lokal, atau inisiatif komunitas. Setiap upaya independen dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas negara.
Akibatnya, komunikasi publik tentang perubahan iklim kehilangan konteks lokal dan gagal membangun kesadaran di daerah rawan bencana. Pendekatan seragam ini justru memperlebar kesenjangan persepsi risiko antara wilayah. Daerah-daerah dengan ancaman tinggi namun kepedulian rendah menjadi sangat rentan ketika bencana datang.
Pemerintah Tiongkok sesungguhnya memiliki rencana ambisius bernama “Inisiatif Tiongkok yang Indah”, yang membayangkan negara hijau dan modern di masa depan.
Namun, menurut analisis di ScienceDirect, program ini tidak dirancang untuk menghadapi skala bencana iklim yang meningkat. Gelombang panas ekstrem, badai besar, dan kekeringan panjang berpotensi melampaui kapasitas penanganan kota-kota besar Tiongkok.
Para ahli menilai pemerintah gagal membuat proyeksi ilmiah yang memadai untuk tahun 2035 dan 2050. Akibatnya, inisiatif ini rapuh terhadap lonjakan suhu global yang terus memperburuk bencana alam.
Dampak Global dari Krisis Iklim Tiongkok
Dampak cuaca ekstrem kini meluas ke berbagai sektor vital—pertanian, keuangan, dan infrastruktur. Kekeringan dan banjir menggerus hasil panen, mengancam ketahanan pangan domestik dan rantai pasokan global. Sektor keuangan pedesaan terpukul karena penurunan simpanan dan keterbatasan pinjaman, sementara kerusakan jalan, jembatan, dan pembangkit listrik menghambat produksi industri.
Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan pusat manufaktur global, kegagalan Tiongkok beradaptasi terhadap perubahan iklim tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi juga ancaman bagi stabilitas ekonomi dan pangan dunia.
Karena itu, forum internasional seperti UNFCCC, G20, dan IMF perlu mendorong Tiongkok untuk tidak hanya menekan emisi, tetapi juga memperkuat strategi adaptasi iklim yang tangguh. Dunia tidak bisa menunggu lebih lama sementara badai, kekeringan, dan banjir di Tiongkok terus mengguncang ekonomi global.