Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mejelaskan, alasan keputusan pemerintah Indonesia tidak menerbitkan visa bagi kontingen atlet Israel yang berencana mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
Menurut Yusril, keputusan diambil dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Indonesia secara luas, termasuk penolakan tegas dari berbagai organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta, partai politik serta suara publik yang terekam dalam berbagai media.
Advertisement
"Pemerintah senantiasa mendengarkan dan memperhatikan pandangan serta masukan masyarakat dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, khususnya terkait isu yang menyangkut prinsip dan sikap politik luar negeri Indonesia," kata Yusril seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (10/10/2025).
Yusril meyakini, kebijakan pemerintah selaras dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang secara konsisten menegaskan tidak adanya hubungan diplomatik atau bentuk kontak apa pun dengan Israel sampai negara tersebut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan penuh Negara Palestina.
"Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan pembukaan hubungan diplomatik dan kerja sama internasional dengan Israel hanya setelah Israel memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat," terang dia.
Yusil menyebut, sikap tegas pemerintah merupakan implementasi langsung dari sikap Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang menegaskan posisi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina.
"Dalam berbagai forum internasional, termasuk Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden telah menyampaikan kecaman keras terhadap tindakan Israel yang menindas rakyat Palestina khususnya di Gaza," papar Yusril.
Perhatikan Statemen Menlu Sugiono
Yusril memastikan, Kemenko Kumham Imipas telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, memperhatikan statemen Menteri Luar Negeri atau Menlu Sugiono, serta komunikasi dengan pengurus organisasi olahraga senam artistik Indonesia untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara terkoordinasi dan dilaksanakan dengan konsisten.
"Pemerintah Indonesia akan terus berpegang teguh pada konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berpihak pada perdamaian dunia dan keadilan bagi bangsa-bangsa yang tertindas, termasuk rakyat Palestina," dia menandasi.
Diketahui, Federasi Gimnastik Indonesia akan menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025. Israel disebut-sebut akan ikut bertanding dalam gelaran itu yang lantas berujung penolakan dari berbagai kalangan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa dirinya tidak mengizinkan kehadiran atlet Israel. Pramono pun berharap pemerintah maupun organisasi bisa berpikir seribu kali untuk mengundang atlet dari Israel.
"Tentang atlet Israel, kalau ke Jakarta tentunya sebagai Gubernur, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025.
DPR Minta Pemerintah Tegas
Di samping itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas perihal keikutsertaan atlet Israel dalam ajang dimaksud.
Ia mengatakan izin bagi atlet Israel untuk bertanding di Tanah Air tidak hanya berpotensi menimbulkan polemik publik, tetapi juga mencederai amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
"Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan dan sesuai amanat konstitusi. Jangan sampai kita kebobolan lagi soal keikutsertaan Israel dalam ajang olahraga internasional," kata Sukamta.