Liputan6.com, Gaza - Hamas menyatakan kesediaannya untuk membekukan penggunaan senjata, namun menolak menyerahkannya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata terbaru di Gaza yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Layanan Informasi Negara Mesir, Diaa Rashwan.
Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan pada Kamis bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah menerima pelucutan senjata
Advertisement
“Warga Palestina membutuhkan senjata untuk mempertahankan diri dan melanjutkan perlawanan,” ujarnya dikutip dari Al Arabiya, Jumat (10/10/2025).
Kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS ini disambut luas oleh komunitas internasional. Perjanjian tersebut menandai fase awal dari rencana penghentian perang di Gaza serta pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas, dan mulai resmi berlaku pada Kamis.
Dalam wawancara dengan Al Arabiya, Rashwan menjelaskan bahwa pembekuan senjata merupakan bagian dari proposal Hamas sebelumnya kepada Israel. Usulan itu mencakup masa gencatan antara lima hingga sepuluh tahun.
Rashwan menegaskan bahwa senjata Hamas tidak akan diserahkan kepada Israel maupun pihak non-Arab. Meskipun perjanjian tidak menjelaskan pihak pengawas, disebutkan kemungkinan pembentukan komite independen yang bisa terdiri dari unsur Mesir, Arab, atau gabungan Mesir-Arab-Palestina.
Proses Demiliterisasi
Mengacu pada dokumen 20 poin dari Presiden AS Donald Trump mengenai Gaza, disebutkan bahwa proses demiliterisasi akan diawasi oleh pemantau independen.
Langkah itu termasuk penempatan senjata di luar jangkauan melalui mekanisme dekomisioning, dengan dukungan program pembelian kembali dan reintegrasi yang didanai secara internasional.
Rashwan juga menyoroti bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gagal mencapai tujuannya untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas selama perang di Gaza. Ia menilai Netanyahu kini berupaya mencari “panggung teatrikal” untuk menampilkan proses pelucutan senjata lewat perjanjian yang sedang berlangsung setelah dua tahun perang.