Rebutan Dana Pemerintah, Bank Jakarta hingga BJB Siap Susul Himbara

Ada tiga syarat utama yang jadi acuan pemerintah dalam penyaluran dana yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) tersebut. Pertama, pemerintah bakal memastikan dana cash itu benar-benar aman. Simak alasan selanjutnya di sini.

oleh Maulandy Rizky Bayu KencanaDiterbitkan 09 Oktober 2025, 15:45 WIB
Bank DKI (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada lima bank BUMN (Himbara) membuat bank-bank di daerah juga tertarik untuk mendapatkannya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank Jakarta, Bank Jatim hingga Bank Jabar Banten juga tengah antre agar bisa mendapat guyuran dana dari Menkeu Purbaya.

"Bank Jatim kemarin udah ngomong ke Pak Menteri, Bank DKI juga. Bahkan kalau nggak salah saya dengerin juga Bank BJB juga tertarik," kata Febrio di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menerima permintaan tersebut, Febrio bilang bahwa Menkeu Purbaya senang lantaran penempatan uang negara tak terpakai itu bakal turut menggenjot penyaluran kredit.

"Pak Menteri sih responnya (bilang), berarti laku ini barangnya. Kelihatan bahwa ini bagus untuk menambah pertumbuhan kredit sampai akhir tahun," ungkap dia.

"Kita lihat Bank Jakarta, Bank Jatim, bank yang lain gitu misalnya. Kalau dia langsung bisa promise, oh kami akan taruh sektor ini, sektor ini, sektor ini. Itu kan bagi Kementerian Keuangan memang itu yang kita mau," tuturnya.

 

3 Syarat Utama

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu dalam Taklimat Media “Arah Pemulihan Ekonomi 2021 dan Isu Fiskal Terkini”, Jumat (1/10/2021).

Kendati begitu, Febrio menyebut ada tiga syarat utama yang jadi acuan pemerintah dalam penyaluran dana yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) tersebut. Pertama, pemerintah bakal memastikan dana cash itu benar-benar aman.

Kedua, pemerintah meminta perbankan menyalurkanbya kepada sektor riil. Terakhir, pemerintah turut mempertimbangkan faktor risk and return.

"Faktor ketiga, ya risiko. Kalau ternyata kita enggak yakin dengan proposalnya, apalagi kalau ada kasus, ya itu tentunya akan dipertimbangkan," ujar Febrio.

 

Tersalurkan Rp 112,5 Triliun

Mengacu data Kementerian Keuangan soal penyaluran dana Rp 200 triliun hingga 9 Oktober 2025, Bank Mandiri telah memanfaatkan sekitar 74 persen atau sekitar Rp 40,7 triliun dari total penempatan dana sebesar Rp 55 triliun.

Diikuti oleh BRI, dengan realisasi sekitar 62 persen atau Rp 34,1 triliun dari total penempatan dana sebesar Rp 55 triliun. Lalu BNI sebesar 50 persen atau Rp 27,5 triliun dari penempatan dana Rp 55 triliun.

Selanjutnya, Bank BTN sudah menyalurkan pembiayaan 19 persen atau sekitar Rp 4,75 triliun, dan BSI sebesar 55 persen atau sekitar Rp 5,5 triliun dari penempatan dana Rp 10 triliun. Dengan demikian, total dana yang telah disalurkan ke sektor riil diperkirakan mencapai sekitar Rp 112,5 triliun.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya