Liputan6.com, Washington, DC - Pemerintah federal Amerika Serikat (AS) resmi ditutup alias shutdown pada Rabu, 1 Oktober 2025 dini hari, menandai penutupan pertama dalam hampir tujuh tahun terakhir. Sekitar 40 persen tenaga kerja federal—atau kurang lebih 750.000 pegawai—diperkirakan terdampak, dengan banyak di antaranya dipaksa cuti tanpa dibayar. Demikian seperti dilansir BBC.
Layanan yang Terdampak
Advertisement
Tidak semua aspek pemerintahan berhenti total. Layanan yang dianggap esensial tetap berjalan meski pegawainya tidak menerima gaji selama shutdown. Petugas perlindungan perbatasan, aparat penegak hukum, agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), tenaga medis di rumah sakit, serta pengendali lalu lintas udara akan tetap bertugas. Pengiriman cek jaminan sosial dan Medicare terus dilakukan, meski layanan administrasi seperti verifikasi manfaat dan penerbitan kartu baru dapat terhenti.
Washington Post melaporkan bahwa program bantuan pangan ikut tertekan. Misalnya, program WIC (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children) yang melayani jutaan penerima manfaat diperkirakan hanya memiliki dana untuk bertahan satu hingga dua minggu jika shutdown berlanjut. Pra-sekolah yang dibiayai pemerintah federal berisiko terhenti. Sementara itu, menurut pernyataan resmi Smithsonian, museum-museum, pusat penelitian, dan National Zoo berencana tetap buka menggunakan cadangan dana hingga 11 Oktober 2025, sebelum akhirnya menutup sebagian besar layanan bila pendanaan baru tidak kunjung disetujui.
Di sektor kesehatan, rencana kontinjensi Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) menyebutkan, sekitar 41 persen tenaga kerja di bawah kementerian ini akan dirumahkan selama shutdown. Dampaknya besar bagi badan-badan seperti Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dan National Institutes of Health (NIH), yang masing-masing diperkirakan kehilangan lebih dari separuh stafnya. Kondisi ini membuat operasi normal sangat terganggu, termasuk tertundanya proyek-proyek riset serta penerimaan pasien baru di fasilitas medis NIH, kecuali untuk kasus darurat.
Sementara itu, di bidang layanan publik, rencana kontinjensi Kementerian Dalam Negeri AS yang dilaporkan oleh AP dan Axios menyebutkan bahwa taman nasional dan hutan federal tetap dibuka sebagian selama shutdown. Akses ke area luar seperti jalur pendakian dan monumen masih tersedia, namun layanan publik dan jumlah staf sangat terbatas, sehingga rawan vandalisme, sampah, dan penjarahan situs bersejarah.
Sektor perjalanan pun terancam terganggu.
Asosiasi maskapai Airlines for America memperingatkan sistem penerbangan bisa melambat, di mana lembaga penerbit paspor di bawah Kementerian Luar Negeri AS telah mengingatkan adanya potensi keterlambatan dalam pemrosesan dokumen perjalanan.
Layanan pos tetap berjalan karena US Postal Service tidak bergantung pada pendanaan Kongres.
Untuk sektor pendidikan, sebagian besar sekolah di AS dibiayai pemerintah negara bagian, sementara pemerintah federal berperan dalam menyalurkan dana hibah dan pinjaman pelajar dalam jumlah besar. Karena pencairan dana itu umumnya sudah dilakukan pada musim panas sebelum tahun ajaran dimulai, sektor pendidikan relatif tidak terdampak oleh shutdown kali ini.
Satu hal yang menimbulkan kritik adalah anggota Kongres tetap menerima gaji di tengah ratusan ribu pegawai federal cuti tanpa dibayar.
Penyebab Shutdown
Penutupan pemerintahan ini dipicu oleh kegagalan Partai Republik dan Partai Demokrat mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang anggaran untuk tahun fiskal baru, yang dimulai 1 Oktober 2025 dan seharusnya membiayai layanan pemerintah hingga 30 September 2026. Dalam sistem AS, rencana pengeluaran hanya dapat berlaku jika disetujui oleh Kongres.
Reuters melaporkan bahwa Senat gagal meloloskan rancangan pendanaan jangka pendek yang diajukan Partai Republik karena tidak mencapai ambang 60 suara. Hal ini terjadi akibat penolakan Demokrat, yang menentang penghapusan subsidi kesehatan dari rancangan tersebut.
The Guardian menjelaskan bahwa meskipun Partai Republik menguasai DPR dan Senat, mereka tetap tidak memiliki cukup suara untuk mematahkan filibuster di Senat — aturan yang mewajibkan sedikitnya 60 senator mendukung agar rancangan anggaran bisa diteruskan.
Menurut Washington Post, Partai Demokrat menolak rancangan anggaran itu karena tidak memuat tuntutan utama mereka, yakni memperpanjang subsidi Obamacare yang membantu menekan biaya premi, serta membatalkan pemotongan dana Medicaid yang diberlakukan pemerintahan Trump. Mereka juga menegaskan penolakan terhadap berbagai pemangkasan anggaran di sektor kesehatan.
Sebagai jalan keluar sementara, Reuters mencatat bahwa Partai Republik mengajukan rancangan undang-undang darurat atau continuing resolution (CR) yang sempat disahkan di DPR. Rancangan ini dirancang untuk menjaga agar pemerintahan tetap beroperasi hingga 21 November 2025, sambil memberi waktu bagi Kongres melanjutkan negosiasi anggaran jangka panjang. Namun, rancangan tersebut ditolak oleh Demokrat di Senat dan gagal mencapai 60 suara, sehingga shutdown pun tidak terhindarkan.
Masih Jauh dari Kata Sepakat
Pada Jumat, 3 Oktober 2025, shutdown memasuki hari ketiga tanpa tanda-tanda penyelesaian. Partai Republik tetap bersikeras menolak bernegosiasi dan menuntut agar Demokrat menyetujui rancangan undang-undang jangka pendek mereka untuk membuka kembali pemerintahan sambil memberi waktu tambahan membahas anggaran jangka panjang.
"Mereka telah menyandera pemerintah federal dan, pada akhirnya, rakyat AS-lah yang paling dirugikan," kata Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dari Partai Republik dalam konferensi pers bersama Ketua DPR Mike Johnson di Capitol, Jumat, seperti dilaporkan NBC.
"Yang terbaik untuk kepentingan rakyat AS adalah menjaga agar pemerintahan tetap terbuka dan berjalan, sehingga bisa terus bekerja demi mereka."
Sebaliknya, Partai Demokrat menolak rancangan yang disusun tanpa melibatkan mereka. Penolakan ini semakin menguat setelah empat jajak pendapat nasional terbaru menunjukkan mayoritas rakyat AS menyalahkan Presiden Donald Trump dan Partai Republik, ketimbang menyalahkan Demokrat.
"Donald Trump dan Partai Republik yang memiliki tanggung jawab atas penutupan ini," tulis Pemimpin Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer di platform media sosial X.
Thune telah menyatakan bahwa Senat tidak akan bersidang pada akhir pekan, dan para senator baru akan kembali ke Washington pada Senin, 6 Oktober, bersamaan dengan berakhirnya reses DPR. Kondisi ini memastikan bahwa penutupan pemerintahan AS akan terus berlanjut setidaknya hingga pekan depan.