Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tahap studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk pembangunan 17 kilang minyak hampir final.
Adapun nantinya kilang-kilang tersebut berjenis kilang modular. Kilang tersebut merupakan unit kilang minyak berskala kecil yang dirancang untuk dibangun lebih cepat dan dengan investasi modal yang jauh lebih sedikit dibandingkan fasilitas kilang tradisional skala besar.
Advertisement
“Yang 17 kilang, sekarang FS-nya hampir final. Tim kami yang ke beberapa negara di Afrika dan Amerika sudah balik,” kata Bahlil ketika ditemui di sela-sela rapat Koordinasi Persiapan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 di Jakarta melansir Antara, Rabu (1/10/2025).
Sebanyak 17 kilang modular tersebut nantinya akan tersebar di sejumlah lokasi seperti di Jawa, Kalimantan, hingga Papua. “Jadi dia (kilang) itu modular, tersebar di spot-spot,” kata Bahlil.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyasar 18 daerah yang menjadi lokasi proyek kilang, seperti Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak.
Kurangi Impor
Pembangunan 17 kilang minyak tersebut bertujuan untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), dan sudah digodok sejak 29 Juli.
Hal itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, yang pada akhirnya bakal menekan anggaran subsidi energi.
Pernyataan Bahlil itu berkaitan dengan permintaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar PT Pertamina (Persero) segera membangun kilang minyak baru saat melakukan Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (30/9).
Padahal, lanjut Purbaya, impor untuk bahan bakar minyak (BBM) memakan anggaran yang besar, yang mengakibatkan nilai subsidi energi terus meningkat dari tahun ke tahun.
Purbaya pun mengatakan akan turut ambil bagian dalam mengawasi proses berjalannya proyek-proyek yang diusulkan oleh Pertamina. Dengan demikian, diharapkan ada timbal balik dari Pertamina dalam memperkuat kemandirian energi nasional.
“Jadi, saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk dan melihat mereka menjalankan atau tidak proyek-proyek yang diusulkan,” ujar dia.