Liputan6.com, Jakarta - Muktamar X PPP yang diselenggarakan Sabtu 27 September 2025 terbelah dua kubu. Mereka terbagi dua kelompok pendukung, Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. Keduanya pun telah mengklaim sebagai ketua umum terpilih.
Merespons hal itu, kader senior PPP Husnan Bey Fananie mengaku prihatin. Menurut dia, saat ini dirinya bertekad menyelamatkan partai berlambang Kabah itu.
Advertisement
"Kisruh yang terjadi dalam Muktamar PPP hanya dapat diselesaikan dengan mengembalikan semangat partai kepada akar sejarahnya yaitu fusi politik Islam tahun 1973 (Parmusi, NU, Perti dan SI). Harus kembali kepada stakeholders, yaitu empat Fusi pendiri PPP," ujar Husnan dalam keterangan diterima, Senin (29/9/2025).
Senada dengan Husnan, Ketua Umum Perti, Anwar Sanusi menyatakan, PPP lahir dari tekad besar menyatukan kekuatan politik umat Islam yang sebelumnya terpecah ke dalam empat partai: NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Semangat penyatuan itu kini harus kembali menjadi pijakan, bukan justru terpecah karena ambisi individu atau kepentingan politik jangka pendek.
“PPP ini bukan milik satu orang, bukan pula milik segelintir elite. PPP lahir dari fusi tahun 1973 sebagai rumah besar umat" Ungkap Anwar.
"Jika ada kisruh, maka jalan keluarnya adalah kembali ke eksponen fusi tersebut", ujar Imam Cokroaminoto dari pengurus Sarekat Islam.
"Itu berarti kita harus meneguhkan persatuan, integritas, dan khittah perjuangan partai,” tambah dia.
Sementara itu, Anak dari pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Irene Rusli Halil, menyatakan bahwa Muktamar X PPP dinilai telah menzolimi para muktamirin yang datang dengan tujuan baik.
"Kasihan para muktamirin ini telah dizolimi," sesal Irene.
Irene memastikan, eksponen Fusi 1973 sepakat untuk menjadi jembatan untuk kedua belah pihak, agar menemukan jalan tengah yang maslahat untuk semua pihak.
"Kami, empat Fusi 73, tentu siap menjadi jembatan," tegasnya memungkasi.
Menkum Supratman Akan Verifikasi Kedua Kubu PPP
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku belum mendapat data kepemimpinan baru atau dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Saya belum dapat datanya belum tahu apa yang terjadi di PPP,” kata Supratman di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Supratman menyatakan, pihaknya akan melihat data atau memverifikasi kedua belah pihak sebelum menentukan sikap pemerintah.
“Kita lihat semuanya, karena kedua-duanya belum ada yang apa ya, baru saya baca di berita dan sama sekali belum tahu perkembangan terakhir seperti apa. Prinsipnya kalau Kementerian Hukum pasti akan melakukan penelitian sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,” tegasnya.
Menurut Supratman, waktu verifikasi Partai membutuhkan waktu sehingga tidak perlu terburu-buru.
“Iya kan ada di undang-undang ditentukan, masih lama lah ya. Karena kita, kita pasti memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran partai politik yah,” pungkasnya.
Sebelumnya, dua calon yakni Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim terpilih menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi.