Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pangan adalah hidup mati sebuah bangsa. Dia berpesan kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib memastikan kesejahteraan petani.
“Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal,” kata Hasto saat berdialog dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Rabu (25/9/2025).
Advertisement
Hasto mengingatkan, lahan subur jangan dikonversi menjadi kawasan industri. Dia khawatir, jika lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam.
"Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani,” tegas Hasto.
Redistribusi Lahan
Dalam dialog tersebut, Hasto menekankan pertanian menyangkut tanah, air, benih, dan matahari. Karena itu, kepemilikan lahan minimal 1,5 hektare per petani perlu dipastikan.
“Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ujar Hasto.
Harapan Petani
Merespons hal itu, Ani selaku petani meminta agar harga beras dijaga. Minimal Rp12 ribu per liter agar terjangkau. Selain itu, Ani juga menyoroti kerusakan pintu air.
Asep selaku warga Desa Sukawerta juga mengeluhkan saluran air yang tak kunjung dinormalisasi hingga kerap menyebabkan gagal panen.
Begitu pun keluhan dari Yanto selaku Kelompok Tani Kedugede II. Dia mencatat, 3 persoalan utama yakni normalisasi saluran air dari hulu, kesulitan solar untuk traktor karena minimnya SPBU di Bekasi dan dukungan agar program benih IR64 dari Pemprov Jawa Barat dapat terlaksana.
Kata Bupati Bekasi
Bupati Bekasi Ade Kuswara menegaskan komitmen pemerintah daerah adalah menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Sebab, Perda tentang perlindungan lahan pertanian sudah disiapkan.
"Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi IV DPR, Rokhmin Dahuri, menyampaikan, revisi UU Pangan sedang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan.
Dia menegaskan, pandangan PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah menekankan bahwa pangan adalah hidup mati bangsa.
“Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” Rokhmin menandasi.