Liputan6.com, Kabul - Taliban melarang buku karya perempuan di universitas Afghanistan, bersamaan dengan aturan baru yang juga melarang pengajaran hak asasi manusia dan pelecehan seksual.
Melansir BBC, sekitar 140 buku karya perempuan – termasuk judul seperti "Safety in the Chemical Laboratory" – termasuk di antara 680 buku yang dianggap mengkhawatirkan karena bertentangan dengan syariah dan kebijakan Taliban.
Advertisement
Universitas-universitas juga diberitahu bahwa mereka tidak lagi diizinkan mengajarkan 18 mata kuliah, dengan seorang pejabat Taliban mengatakan bahwa mata kuliah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan kebijakan sistem.
Dekret ini menjadi yang terbaru dalam serangkaian pembatasan yang diberlakukan Taliban sejak mereka kembali berkuasa empat tahun lalu.
Baru pekan ini, internet serat optik dilarang di sedikitnya 10 provinsi atas perintah pemimpin tertinggi Taliban, sebuah langkah yang menurut pejabat ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan amoral.
Meskipun aturan-aturan tersebut berdampak pada banyak aspek kehidupan, perempuan dan anak perempuan menjadi pihak yang paling terdampak: mereka dilarang mengakses pendidikan di atas kelas enam dan salah satu jalur terakhir mereka untuk mendapatkan pelatihan lanjutan ditutup pada akhir 2024, ketika kursus kebidanan secara diam-diam dihentikan.
Kini bahkan mata kuliah universitas tentang perempuan pun menjadi sasaran: enam dari 18 mata kuliah yang dilarang secara khusus membahas soal perempuan, termasuk Gender dan Pembangunan, Peran Perempuan dalam Komunikasi, dan Sosiologi Perempuan.
Pemerintah Taliban menyatakan bahwa mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi mereka atas budaya Afghanistan dan hukum Islam.
Kekosongan di Dunia Akademik
Seorang anggota komite peninjau buku mengonfirmasi adanya larangan atas buku-buku yang ditulis oleh perempuan, dengan mengatakan kepada BBC Afghan bahwa semua buku yang ditulis oleh perempuan tidak boleh diajarkan.
Zakia Adeli, mantan wakil menteri kehakiman sebelum kembalinya Taliban berkuasa dan salah satu penulis yang bukunya masuk daftar larangan, tidak terkejut dengan langkah ini.
"Mengingat apa yang telah dilakukan Taliban selama empat tahun terakhir, tidaklah berlebihan untuk memperkirakan bahwa mereka akan memberlakukan perubahan terhadap kurikulum," kata dia.
"Dengan pola pikir dan kebijakan misoginis Taliban, sangatlah wajar jika ketika perempuan sendiri tidak diizinkan untuk belajar maka pandangan, gagasan, dan tulisan mereka juga ditekan."
Pedoman baru yang telah dilihat oleh BBC itu dikeluarkan pada akhir Agustus.
Ziaur Rahman Aryubi, wakil direktur akademik Kementerian Pendidikan Tinggi pemerintah Taliban, dalam sebuah surat kepada universitas-universitas mengatakan bahwa keputusan-keputusan itu dibuat oleh panel cendekiawan agama.
Selain buku-buku karya perempuan, larangan juga menargetkan buku-buku karya penulis atau penerbit asal Iran, dengan salah satu anggota panel peninjau buku mengatakan kepada BBC bahwa langkah itu dirancang untuk mencegah penyusupan konten Iran ke dalam kurikulum Afghanistan.
Dalam daftar setebal 50 halaman yang dikirim ke semua universitas di Afghanistan, tercantum 679 judul, 310 di antaranya adalah karya penulis Iran atau terbitan dari Iran.
Namun seorang profesor di salah satu institusi, yang berbicara dengan syarat anonimitas, mengatakan dia khawatir akan hampir mustahil untuk mengisi kekosongan tersebut.
"Buku-buku karya penulis dan penerjemah Iran menjadi penghubung utama antara universitas-universitas Afghanistan dengan komunitas akademik global. Penghapusan buku-buku itu menciptakan kekosongan besar dalam pendidikan tinggi," ujarnya.
Seorang profesor lainnya di Universitas Kabul mengatakan kepada BBC bahwa dalam keadaan seperti itu, mereka terpaksa menyiapkan sendiri bab-bab buku pelajaran, dengan memperhatikan aturan yang boleh dan tidak boleh diberlakukan pemerintah Taliban.
Namun pertanyaan krusialnya adalah apakah bab-bab tersebut dapat disusun sesuai dengan standar global atau tidak.