Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah deklarator Projo yang menamakan diri Gerakan Rakyat Progresif menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi sosial, politik, dan ekonomi nasional. Mereka menilai rakyat tengah mengalami tekanan berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta menurunnya daya beli masyarakat.
Kondisi ini, menurut mereka, semakin diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang dianggap boros anggaran dan tidak efektif.
Advertisement
Dalam pernyataan tertulis yang diterima, Deklarator Projo menyoroti sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Danantara, Koperasi Merah Putih, hingga rencana penambahan kursi kabinet dan wakil menteri.
Kebijakan tersebut dinilai tidak efisien, menimbulkan kegaduhan, serta semakin membebani rakyat dengan pungutan pajak. Mereka juga mengkritik pemotongan transfer daerah dalam APBN 2026 yang dianggap berpotensi menimbulkan keresahan hingga mengancam integrasi nasional.
Deklarator Projo turut menyoroti penanganan aksi unjuk rasa yang berujung korban jiwa. Mereka menilai aparat penegak hukum bersikap arogan dan ceroboh dalam menghadapi demonstrasi, termasuk aksi masuk ke area kampus di Bandung.
"Kampus adalah zona aman bagi kaum intelektual. Masuknya aparat yang menyerbu dua kampus di Bandung dengan alasan apa pun adalah tidak dibenarkan,” tegas mereka.
Mereka menekankan agar Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan cepat, transparan, dan tegas sesuai standar krisis untuk mencegah eskalasi kerusuhan yang lebih luas.
Punya Kapasitas Kendalikan Situasi
Menurut mereka, dengan latar belakang militer dan pengalaman sebagai Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo memiliki kapasitas untuk mengendalikan situasi, namun perlu mengombinasikan ketegasan dengan komunikasi publik yang menenangkan.
Dalam tuntutannya, deklarator Projo meminta pemerintah mengusut tuntas kasus kekerasan aparat pada aksi 28–30 Agustus, termasuk meninggalnya pengunjuk rasa. Mereka mendesak dibentuk tim investigasi independen, memproses hukum aparat yang terbukti melanggar HAM, dan mengevaluasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selain itu, mereka juga meminta Presiden memberhentikan menteri-menteri yang dianggap membuat gaduh dan tidak berpihak pada rakyat, serta menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang selama ini mengendap di Kejaksaan Agung maupun KPK.
"Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menjadi penyebab defisit anggaran negara dan membebani rakyat kecil," tegas Deklarator ProJo.
Deklarator Projo juga menuntut DPR menghentikan wacana kenaikan gaji dan tunjangan, membuka transparansi anggaran, serta menjatuhkan sanksi kepada anggota yang bermasalah. Mereka mendorong reformasi besar-besaran di tubuh DPR dan sistem pemilu agar lebih bersih dan berpihak pada rakyat.
Di bagian akhir pernyataan, deklarator Projo mendesak pemerintah untuk mengembalikan fokus kebijakan pada pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak, bukan pada proyek-proyek yang dinilai boros anggaran.