Reshuffle Kabinet Merah Putih, Ini Profil Lengkap 5 Menteri dan Wakil Menteri Baru

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Ini menjadi reshuffle kabinet pertama yang dilakukan kepala negara jelang setahun kepemimpinannya.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Senin sore, 8 September 2025 ini. Setelah sebelumnya reshuffle kabinet diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menggantikan Sri Mulyani yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak era Presiden Jokowi.

Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Purbaya Yudhi Sadewa diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, beliau pernah menjabat sebagai, antara lain:

• Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016)
• Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014)
• Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014)
• Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang)
• Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang)
• Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang).
• Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya memulai karir sebagai:
• Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994)
• Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005)
• Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008)
• Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013)
• Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).

Mukhtarudin dilantik Presiden Prabowo menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini Senin 8 Agustus 2025.

Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri P2MI.

Dikutip dari laman mukhtarudin.com, Mukhtarudin merupakan seorang tokoh asli dari Kalimantan Tengah, yang lahir di Pangkalan Bun pada 6 September 1964, merupakan anak kelima dari pasangan H. Djuhari Djarni dan Hj. Marhumah.

Mukhtarudin menempuh pendidikan di kota Pangkalan Bun, yakni di SDN-2 Pangkalan Bun (lulus1977), SMP-1 Pangkalan Bun (lulus 1981), SMA-1 Pangkalan Bun (lulus 1984), dan terakhir menempuh pendidikan S1 FISIPOL jurusan administrasi Negara di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Mukhtarudin memiliki segudang pengalaman dalam baik di eksekutif maupun legislatif dan pengabdian pada masyarakat, pernah sebagai staf pengajar (dosen) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara yang sekarang sudah menjadi Universitas Antakusuma Pangkalan Bun dan merupakan salah seorang inisiator dan pendiri Universitas Antakusuma dan menjadi anggota Yayasan Kotawaringin, yang merupakan yayasan hasil merger Yayasan Pembinaan Pendidikan Beringin (STIE) dan Yayasan Pendidikan Kotawaringin (STIH).

Di Lembaga Eksekutif pernah berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara sejak tahun 1990 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Promosi pada Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Setelah berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara selama 12 tahun maka pada tahun 2002 mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara dan terjun ke politik dan jadi pengusaha serta menjadi Anggota DPR RI periode 2004-2009 Hasil pemilu Legislatif 2004 dari Partai Golkar.

Mukhtarudin mengawali kariernya di Partai Politik berperan aktif hingga sekarang di Partai Golkar:

• Tahun 1998-1999 sebagai Wakil Ketua DPD II partai Golkar Kotawaringin Barat,
• Tahun 2003-2008 sebagai wakil ketua DPD II partai Golkar Kotawaringin Barat,
• Tahun 2008 sebagai Wakil Ketua Sub Divisi Evakuasi dan Perencanaan BAPPILU DPP Partai Golkar, sebagai Wakil Koordinator Provinsi Kalimantan Tengah Bappilu DPP Partai Golkar tahun 2008, Sebagai Wakil Sekretaris LPK DPP Partai Golkar,
• Tahun 2005-2009 ditunjuk sebagai Wakil Ketua POKJA Kehutanan dan LH DPP Partai Golkar,
• Tahun 2009-2014 sebagai Anggota Dep. PP Wilayah Kalimantan DPP Partai Golkar,
• Tahun 2018 dipercaya sebagai Wakil Ketua KORBID Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan.

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Tahun 2019-2021 di Komisi VI yang membidangi Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi, dan Standarisasi Nasional.

Tahun 2021-2024 di Komisi VII yang membidangi Energi, Riset dan Teknologi, dan Perindustrian. Anggota Badan Anggaran DPR RI-AKD (Alat Kelengkapan Dewan).

Di Fraksi Partai Golkar menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Perindustrian dan Pembangunan (INBANG). Di DPP Partai Golkar menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Sosia serta sebagai Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah di Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) DPP Partai GOLKAR.

Kemudian pada Pemilu Legislatif 2024, Mukhtarudin terpilih kembali dengan perolehan suara 92.192 dari masyarakat Kalimantan Tengah. Saat ini menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI bersama dengan M. Sarmuji (Ketua) dan Sari Yuliati (Bendahara).

Presiden Prabowo Subianto melantik Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi menggantikan Maman Abdurahman. Ferry dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin 8 September 2025. Prabowo kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan bagi para menteri.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo.

Ferry merupakan politikus lulusan S1 di Universitas Padjajaran Bandung (Unpad) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Lalu, Ia melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2006 Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional.

Selain menjadi Politisi Gerindra, Selama ini Ferry lebih dikenal sebagai aktivis yang banyak menyuarakan kepentingan rakyat melalui aksi demonstrasi.

Salah satu risiko yang harus dihadapinya sebagai aktivis yaitu mendekam di penjara pada 2008 dan menjadi tahanan politik (Tapol). Penyebabnya karena dia memimpin aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) saat pemerintahan SBY.

Ferry banyak terlibat dalam organisasi petani, nelayan, buruh dan agraria. Sejak 2005 sampai sekarang, Ferry dipercaya menjadi ketua umum Pimpinan Pusat Dewan Tani Indonesia. Ia juga masih menjabat sebagai wakil direktur pelaksana Induk Koperasi Tani Nelayan (Inkoptan) sampai sekarang.

Selain itu, Ferry juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Ferry baru-baru ini menjadi salah satu dari 100 tokoh koperasi Indonesia yang ditulis dalam buku "Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia" karya Irsyad Muchtar.

Dia diakui atas sumbangsihnya dalam memperkuat koperasi dan ekonomi rakyat. Hal ini lantaran Ferry memiliki peran sebagai pengurus organisasi koperasi dengan menjabat dalam berbagai posisi strategis, termasuk Sekretaris Dewan Pembina Induk KUD (Inkud), Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Ketua Dekopinwil DKI Jakarta.

Ferry memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Demokrat pada tahun 2010. Kemudian, Ferry bergabung ke Gerindra dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum.

Setelah itu, Ferry ditunjuk Prabowo menjadi Wakil Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih. Belum genap satu tahun, Ferry dipercaya mengisi jabatan Menteri Koperasi menggantikan Maman Abdurahman dalam reshuffle kabinet pertama Presiden Prabowo.

Mochamad Irfan Yusuf atau akrab disapa Gus Irfan resmi dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah. Cucu pendiri Nahdaltul Ulama ini kan didampuk menjadi menteri pertama yang menjabat pada lembaga kementerian anyar itu.

Gus Irfan lahir di Jombang, Jawa Timur, dan merupakan cucu dari KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU. Ayahnya, KH Yusuf Hasyim, juga tokoh besar pesantren Tebuireng.

Dari garis keturunan ini, Gus Irfan dikenal dekat dengan lingkungan pesantren dan keluarga besar NU, termasuk dengan almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Pendidikan formalnya ditempuh di SMPP Jombang (kini SMAN 2 Jombang). Ia melanjutkan studi hingga meraih gelar sarjana dan magister di Universitas Brawijaya, Malang, kemudian menyelesaikan program doktoral di bidang Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Februari 2025.

Selain berkiprah di dunia akademik, Gus Irfan pernah menjadi pengajar di AKPER Widyagama Malang dan aktif membangun lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren.

Sejak 1989 hingga 2006, Gus Irfan menjabat sebagai Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, sebelum kemudian dipercaya sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng (1996–2016).

Ia juga mengasuh Pesantren Al-Farros sejak 2006. Di lingkungan NU, Gus Irfan pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU) dan kini tercatat sebagai pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU Jawa Timur periode 2024–2027.

Selain dunia pesantren, Gus Irfan juga aktif di politik. Pada Pemilu 2019, ia tercatat sebagai salah satu juru bicara pasangan Prabowo–Sandiaga.

Kiprah politiknya berlanjut saat maju di Pileg 2024 dan terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Gerindra untuk daerah pemilihan Jawa Timur VIII dengan perolehan 77 ribu suara.

Namun, ia harus mengakhiri masa jabatannya lebih cepat setelah ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Kepala BP Haji.

Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo melantik Gus Irfan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah melalui Keppres Nomor 144/P Tahun 2024. Lembaga baru ini dibentuk untuk memisahkan urusan haji dan umrah dari Kementerian Agama agar pengelolaannya lebih fokus dan profesional.

Kini, setelah DPR mengesahkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019, BP Haji resmi ditransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, secara terbuka menyebut Gus Irfan sebagai sosok yang akan memimpin kementerian tersebut.

"Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji," kata Marwan.

Sinyal serupa juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menguatkan kemungkinan pelantikan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dalam waktu dekat.

Dengan latar belakang kuat di pesantren, pengalaman di organisasi keumatan, serta kiprahnya di dunia politik, Gus Irfan dinilai punya modal besar memimpin kementerian baru tersebut.

Dahnil Anzar Simanjuntak baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Jakarta, Senin 8 September 2025.

Kementerian ini baru dibentuk usai UU Haji disahkan Agustus 2025. Sebelumnya, Dahnil menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

Pelantikannya menjadi Wamen ini melengkapi perjalanan panjang seorang akademisi yang kemudian meniti jalan di dunia organisasi Islam, aktivisme, hingga politik nasional.

Dahnil lahir di Desa Salahaji, Langkat, Sumatera Utara, pada 10 April 1982. Masa kecilnya dihabiskan di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, sebelum keluarganya sempat pindah ke Sibolga, lalu menetap di Tangerang.

Hidup dalam keterbatasan ekonomi tidak membuatnya surut untuk menempuh pendidikan. Sejak remaja ia terbiasa bekerja serabutan, bahkan pernah menjadi juru parkir.

Bersama teman-temannya, Dahnil juga mendirikan kursus bahasa Inggris bernama Garis English Center Club, demi menambah penghasilan sekaligus membuka akses belajar bagi orang lain.

Setelah lulus SMA, Dahnil melanjutkan kuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dan menamatkan studi sarjana di bidang Akuntansi Publik.

Minatnya pada isu kebijakan publik membawanya ke jenjang magister di Universitas Indonesia, mengambil konsentrasi Perencanaan dan Kebijakan Publik dengan fokus desentralisasi keuangan pusat dan daerah.

Tak berhenti di sana, ia melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Diponegoro dan meraih gelar doktor dalam bidang ekonomi pada 2018.

Selepas kuliah, Dahnil mengabdikan diri sebagai dosen. Ia pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang, sebelum akhirnya menjadi dosen PNS di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Di kampus, ia dikenal aktif mengangkat isu sosial, ekonomi, dan kebijakan publik.

Nama Dahnil semakin dikenal publik ketika terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada Muktamar XVI tahun 2014 di Padang.

Dari posisi ini, ia tampil sebagai salah satu tokoh muda Muhammadiyah yang vokal, membawa isu-isu kebangsaan, keumatan, dan peran pemuda dalam menjaga nilai Islam moderat.

Selain itu, ia juga dipercaya memimpin Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network (RfP-APYIN), forum lintas agama yang memperkuat perannya di panggung internasional.

Langkah Dahnil memasuki dunia politik nasional terjadi pada 2018. Ia ditunjuk sebagai Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Penunjukan ini membuatnya harus meninggalkan dunia akademik yang sudah ia tekuni bertahun-tahun.

Setelah Pilpres, Dahnil resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan dipercaya sebagai juru bicara utama Prabowo Subianto.

Saat Prabowo ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan, Dahnil ikut masuk ke lingkaran kementerian sebagai Staf Khusus Menhan yang menangani komunikasi publik, hubungan antar lembaga, hingga isu sosial-ekonomi pertahanan.

Pengalaman akademis yang kuat, rekam jejak di Muhammadiyah, serta keterlibatannya dalam politik praktis diyakini menjadi bekal penting untuk mengemban amanah besar di bidang penyelenggaraan ibadah haji—sebuah urusan yang menyangkut pelayanan bagi jutaan umat Islam Indonesia setiap tahun.