Liputan6.com, Bangkok - Konglomerat yang beralih menjadi politikus, Anutin Charnvirakul, dilaporkan berada di posisi terdepan dalam perebutan kursi perdana menteri Thailand berikutnya.
Anutin adalah pemimpin partai konservatif Bhumjaithai dan namanya selama ini lekat dengan perjuangan melegalkan ganja untuk tujuan medis di Thailand. Saat ini, dia mendapat dukungan dari Partai Rakyat, oposisi utama dengan kursi terbanyak di parlemen. Dukungan ini diberikan asalkan Anutin menandatangani kesepakatan yang disusun oleh pimpinan Partai Rakyat.
Advertisement
Partai Rakyat mengatakan bahwa para anggotanya akan memberikan suara yang dibutuhkan agar Anutin bisa menjadi perdana menteri, dengan syarat dia setuju membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan dan berkomitmen melakukan perubahan konstitusi, yang kemungkinan akan ditempuh melalui referendum. Langkah ini diyakini dapat membuka jalan menuju sistem politik yang lebih demokratis.
Meski demikian, Partai Rakyat tidak berniat tergabung dalam pemerintahan selanjutnya.
Menanggapi hal ini, Anutin seperti dilansir The Guardian pada Rabu (3/9/2025) menyatakan kesiapannya menerima syarat-syarat tersebut. Dia menegaskan keyakinannya bahwa dirinya kini memiliki dukungan cukup untuk melangkah menjadi perdana menteri.
Kekacauan politik Thailand bermula ketika mahkamah konstitusi mencopot Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya sebagai perdana menteri pekan lalu. Pengadilan menyatakan Paetongtarn, putri miliarder sekaligus mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, melanggar aturan etika dalam penanganan sengketa perbatasan dengan Kamboja. Dia baru menjabat selama satu tahun.
Di tengah krisis, Partai Pheu Thai yang dipimpin keluarga Shinawatra mengajukan permintaan kepada raja agar parlemen segera dibubarkan, dengan tujuan membuka jalan bagi pemilu baru. Namun, masih belum jelas apakah pemerintahan sementara memiliki kewenangan untuk melaksanakan langkah ini atau seberapa cepat prosesnya dapat berlangsung.
Pemungutan suara di parlemen untuk memilih perdana menteri baru diperkirakan bisa digelar paling cepat hari Jumat (5/9).
Penentu Arah
Dalam negosiasi politik terbaru, Partai Rakyat muncul sebagai penentu arah. Partai ini memiliki 143 kursi, jumlah terbanyak di parlemen setelah kemenangan pada pemilu 2023. Namun, mereka tidak bisa membentuk pemerintahan sendiri karena calon perdana menterinya telah dilarang berpolitik akibat putusan pengadilan tahun lalu.
Sebelumnya, versi lama Partai Rakyat, yakni Move Forward, dibubarkan karena janji mereka untuk mereformasi undang-undang lese majeste, aturan ketat yang menghukum kritik terhadap monarki hingga 15 tahun penjara.
Meski menjadi kekuatan terbesar, Partai Rakyat tidak memiliki kedekatan dengan Bhumjaithai maupun dengan Pheu Thai yang dianggap menghalangi mereka berkuasa di masa lalu.
"Semua orang tahu, kedua partai ini punya rekam jejak tidak pernah menjalankan kekuasaan demi rakyat dan negara," ujar pemimpin Partai Rakyat Natthaphong Ruengpanyawut.
Dia menambahkan bahwa prioritas utama partainya adalah menciptakan jalan bagi pemilu baru sekaligus mendorong perubahan konstitusi.
"Keputusan ini bukan demi popularitas kami, tetapi demi menemukan solusi untuk negara," kata dia.
Kemunduran Thaksin
Anutin sendiri adalah politikus konservatif pro-monarki. Keluarganya merupakan pemegang saham utama di salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Thailand.
Dia pernah menjabat sebagai menteri kesehatan masyarakat selama pandemi dan hingga beberapa waktu lalu partainya masih menjadi bagian dari koalisi pemerintahan bersama Pheu Thai. Namun, partai yang dipimpinnya keluar dari koalisi tersebut ketika krisis politik meledak akibat penanganan Paetongtarn atas sengketa perbatasan dengan Kamboja, yang menimbulkan kecaman luas dan memperdalam ketidakstabilan politik di dalam negeri.
Pengumuman kesiapan Anutin menerima syarat Partai Rakyat diyakini menjadi pukulan telak bagi Thaksin. Setelah mendominasi politik Thailand selama beberapa dekade, kini pengaruh sekaligus popularitasnya dinilai semakin meredup.