Liputan6.com, Jakarta Pimpinan DPR menerima perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan dan sejumlah organisasi kepemudaan hingga keagamaan di Gedung DPR. Pimpinan DPR yang tampak hadir yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurija.
Di hadapan mahasiswa, Sufmi Dasco Ahmad memastikan sedang dilakukan evaluasi terhadap berbagai tunjangan yang didapat anggota DPR. Bahkan khusus tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan selama satu tahun juga dipastikan sudah dihentikan.
Advertisement
"Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal. Pertama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 30 Agustus 2025," ujar Sufmi Dasco Ahmad di ruang Abdul Muis, gedung Nusantara atau Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).
Dasco Minta Maaf
Dasco juga meminta maaf kepada masyarakat atas kekeliruan yang dilakukan anggota dewan atau legislator dalam menjalankan tugasnya.
"Selaku pimpinan kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami," katanya.
Dia menyadari permintaan maaf itu tidak cukup tanpa adanya evaluasi serta perbaikan secara menyeluruh. Dasco berjanji akan melakukan perbaikan itu dalam waktu dekat dan cepat.
"Yang kedua moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, serta melakukan efisiensi-efisiensi, kunjungan-kunjungan kerja di dalam negeri," ujarnya.
Reformasi DPR Dipimpin Puan Maharani
Sementara untuk reformasi DPR, katanya, akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Lewat semangat reformasi yang dilakukan, diharapkan DPR menjadi lebih baik dan transparan.
"Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pemerintah besok, untuk menyampaikan juga secara langsung," tegasnya.
DPR Akan Komunikasi dengan Pemerintah
Menurut Dasco, ada beberapa hal yang nantinya harus dikerjasamakan antara DPR dengan pemerintah.
"Seperti tadi pembentukan tim investigasi dan juga makar lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset misalnya tadi itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR," pungkasnya.
Reporter: Nur Habibie/merdeka.com