Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menekankan siap mengganti komisaris dan direksi BUMN apabila tak bekerja dengan baik. Dia mengatakan tak ada orang tidak bisa diganti di Indonesia, termasuk Presiden RI.
"Di Indonesia ini saya kasih tahu, there’s no one cannot be replaced, tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden RI," kata Prabowo dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025 di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (28/8/2025).
Advertisement
Prabowo menyampaikan dirinya bisa saja diganti apabila tak bekerja dengan benar. Hal ini juga berlaku bagi kepala daerah yang tak serius bekerja untuk masyarakat.
"Kalau saya enggak bener, kalau saya brengsek, enggak ada orang yang enggak bisa diganti Bupati enggak beres, bupati bisa diganti," jelasnya.
Dia menyindir para direksi-direksi BUMN yang merasa seperti raja. Bahkan, kata Prabowo, mereka menganggap perusahaan negara seperti milik keluarga sendiri.
"Ada itu direksi-direksi BUMN merasa jadi kayak raja saja, kayak perusahaan punya neneknya sendiri," tutur Prabowo.
Prabowo telah menghapus tantiem atau bonus untuk bos-bos BUMN. Dia menekankan Indonesia memiliki banyak anak muda yang siap menggantikan bos-bos BUMN.
"Yang repot, perusahaan rugi dikasih bonus komisarisnya enak di lo enggak enak di rakyat, no! coret! Alhamdulillah yang gamau, Get Out! Banyak anak muda yang mau masuk," ucap Prabowo.
Prabowo Geram Pengusaha Penipu, Perusak Hutan dan Tak Taat Pajak
Presiden Prabowo Subianto kesal ada pengusaha yang telah menerima banyak fasilitas dari negara tapi justru merusak hutan dan tak taat pajak.
Kekecewaan Prabowo disampaikan di hadapan para bupati se-Indonesia, para duta besar negara sahabat, dan pejabat-pejabat negara, saat acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Kamis (28/8/2025).
"Ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU (hak guna usaha). Berarti, bumi, air kita kasih, kredit dari bank pemerintah. Sudah dikasih, dikasih, masih melanggar, masih enggak mau bayar pajak, masih nipu-nipu, bahkan ada yang di hutan lindung, (mereka) menganggap Pemerintah Indonesia itu bisa gue atur," ujar Presiden Prabowo.
Dalam acara itu, Presiden menargetkan pada akhir September 2025, negara juga akan menguasai kembali 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal dari total potensi 5 juta hektare lahan sawit tak berizin yang saat ini dikelola para pengusaha.
Prabowo sudah memberikan laporan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemerintahannya sudah menguasai kembali 3,1 juta pada tanggal 15 (Agustus). Saat ini sudah 3,2 juta. Akhir Agustus ditargetkan menjadi 3,5 juta hektare,
“Mungkin September akan menjadi 3,7 hektare sudah kami kuasai kembali di tangan Pemerintah Republik Indonesia," kata Presiden Prabowo.
Presiden melanjutkan negara juga tidak akan memberikan kelonggaran kepada pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan.
"Enggak ada pemutihan-pemutihan. Enak saja, sudah melanggar menjadi diputihkan. Ganti rugi yang benar. Kalau tidak ganti rugi, ya saya ambil, dan katanya, laporannya masih banyak lagi yang melanggar. Apa boleh buat. Belum lagi tambang-tambang yang enggak ada izin, sudah saya kasih perintah untuk diamankan semua itu," tegas Prabowo.
Demi menindak pengusaha-pengusaha yang melanggar aturan dan mengelola lahan-lahan tanpa izin, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Di atas Perpres, Presiden Prabowo menegaskan pemerintahannya berpegangan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).
"Kita buktikan, dengan kita berpegang kepada Pasal 33, kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45, kita sudah mencapai titik-titik yang penting," ujar Presiden Prabowo.
Ultimatum Prabowo Bidik Pengusaha Serakah Hingga Jenderal Beking Tambang Ilegal
Suara meninggi dengan sesekali menepuk mimbar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menyatakan sikapnya, tak akan takut dengan segelintir orang kaya yang mencoba menguasai kekayaan Indonesia.
Prabowo justru mengingatkan kaum elite negeri ini untuk tidak mengeruk kekayaan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri.
"Selama saya menjadi Presiden Republik Indonesia, jangan anggap yang besar dan kaya bisa seenaknya. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu, kekayaanmu dari rakyat Indonesia. Pemerintah saya tidak ragu untuk membela kepentingan rakyat," kata dia saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jumat (15/8/2025).
Presiden Prabowo menuturkan, Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang besar. Kekayaan alam yang seharusnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Namun, ada segelintir orang yang justru memanfaatkan Kondisi ini untuk memperkaya diri sendiri.
Dia mencontohkan sektor pangan. Ada kaum elite yang berupaya menguasai sektor pangan, termasuk beras, sehingga mengorbankan kepentingan rakyat.
“Apakah beras penting bagi negara? Menguasai hajat hidup orang banyak? Ada (tidak semua) pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan modal mereka untuk mendominasi dan memanipulasi kehidupan rakyat, ini tidak bisa kita terima,” kata Prabowo.
Kepala Negara menuturkan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan pengusaha nakal yang mengorbankan kepentingan rakyat. Prabowo memastikan akan menindak tegas pengusaha yang memanipulasi dan melanggar aturan.
Prabowo kembali meluapkan kemarahan terhadap pengusaha yang serakah dan memanipulasi kekayaan bangsa untuk dijual ke luar negeri.
“Saya pastikan perusahaan yang berani manipulasi dan melanggar akan kami proses hukum. Berdasarkan wewenang pada presiden, kami sita yang bisa kami sita. Kami selamatkan rakyat, kami bela kepentingan rakyat, kita pastikan rakyat tidak jadi korban serakahnomic. Korban dari mereka yang menipu dan mengorbankan rakyat dan membawa kekayaan keluar indonesia, kita hentikan,” jelas dia.
Prabowo menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang illegal di Tanah Air. Dia mengaku mendapatkan laporan bahwa ada ribuan tambang illegal di Indonesia. Dan ini membuat RI mengalami potensi kerugian yang sangat besar.
“Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya diberi laporan dari aparat terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun. Oleh karena itu, saya minta dukungan seluruh MPR, partai politik, ini demi rakyat kita,” kata Prabowo.
Ketua Umum Gerindra itu mengaku tak peduli jika tambang illegal dibeking oleh aparat militer, kepolisian, atau politisi dari partai-partai besar. Semua akan diberantas.
“Saya beri peringatan apakah ada orang besar, orang kuat, Jenderal dari manapun, apakah Jenderal TNI atau Jenderal Polisi, atau Mantan Jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat.”
“Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota semua partai, termasuk Gerindra, cepat-cepat kalau terlibat, Anda jadi Justice Collaborator, Anda laporan saja. Kalaupun Anda Gerindra, tidak akan saya lindungi,” tegasnya.