Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran elit partainya menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, mereka mendiskusikan soal tiga alternatif sistem Pemilihan Umum (Pemilu).
Advertisement
“Kita kan sudah memasuki periode kedua 25 tahun reformasi. Di dalam 25 tahun pertama kemarin kita menempatkan di era reformasi itu kan sistem politik kita adalah sistem demokrasi. Dan kita sama-sama tahu bahwa sistem demokrasi kita itu belum bisa menjawab atau mengantarkan, menjadikan instrumen untuk mendekatkan pada cita-cita negara. Nah makanya perlu kita sempurnakan,” tutur Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, Golkar melakukan koreksi sebagaimana Prabowo yang seringkali mengulang pernyataannya bahwa demokrasi di Indonesia mahal dan rumit.
“Terus kemudian yang lebih bahaya lagi adalah ya menyuburkan praktek-praktek atau budaya pragmatisme di kalangan kita semua ya baik di masyarakat maupun juga di elit. Nah itu yang harus kita perbaiki. Jadi kita menginkan adalah sistem demokrasi yang lebih substansial, yang lebih sophisticated ya untuk menjawab bahwa demokrasi ini adalah instrumen untuk cepat mengantarkan kita kepada cita-cita negara,” jelas dia.
Bentuk Tim Kajian
Partai tersebut kemudian membuat tim kajian politik yang telah menguji hingga 10 poin tentang perbaikan sistem politik, sistem demokrasi, termasuk sistem pemilu. Hingga akhirnya tercatat tiga sistem pemilu alternatif.
“Nah dari 10 poin itu tadi kami menyampaikan ada 1, 2, terutama tadi soal sistem pemilu kita sedang memberikan 3 alternatif, tetap seperti sistem terbuka yang seperti sekarang, kemudian sistem tertutup, ada juga yang sistem hybrid, yang sistem campuran antara proporsional tertutup dengan sistem mayoritarian,” ungkapnya.
Bahas soal Pilkada
Tidak ketinggalan disinggung juga soal pemilihan kepala daerah alias Pilkada. Golkar tengah mempertimbangkan beberapa alternatif, misalnya sistem asimetris yaitu pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD, yang pemilihan bupati dan wali kotanya tetap seperti yang saat ini dilakukan.
“Atau kemudian yang kedua adalah pemilihan gubernur itu tetap di DPR, karena pertimbangannya adalah gubernur itu adalah kepanjangan pemerintahan pusat. Nah untuk kabupaten dan kotanya ada dua pilihan lagi, tetap langsung seperti sekarang atau juga hybrid, ada yang kembali ke DPR, ada yang kita laksanakan secara langsung seperti sekarang,” kata dia.
“Pak Presiden menjawab silahkan nanti kita kaji sama-sama bersama dengan partai-partai politik yang lain khususnya di koalisi, partai koalisi pendukung pemerintah, dan mana yang terbaik untuk kepentingan rakyat untuk kepentingan bangsa negara itu nanti akan kita putuskan dan disampaikan oleh Pak Presiden,” Doli menandaskan.