Serius Bangun Giant Sea Wall, Prabowo Bentuk Badan Otorita Pengelola Pantura

Struktur Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa ini mewakili Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Dalam Negeri.

oleh Lizsa EgehamDiterbitkan 25 Agustus 2025, 18:50 WIB
Suasana proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Cilincing, Jakarta, Kamis (15/3). Tahap pertama proyek yang dimulai sejak Oktober 2014 ini diperkirakan rampung pada 2025. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.

Dia menyampaikan badan baru tersebut dibentuk untuk pembangunan giant sea wall atau tanggul pantai utara Jawa yang sudah direncanakan sejak tahun 1990.

"Berkenaan dengan masalah badan karena adanya, betul-betul adanya kebutuhan terhadap beberapa hal, contoh misalnya dalam hal ini beberapa kali juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan sebetulnya itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun sebetulnya, yang betul berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa," kata Prasetyo di Istana Negara Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dia menututrkan bahwa setiap tahunnya terjadi penurunan muka tanah di pantai utara Jawa. Tak hanya itu, badan tersebut diperlukan karena banjir rob juga kerap melanda beberapa daerah dan tak adanya tanggul laut di pantai utara Jawa.

"Sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah ini kan harus ada penanganan yang kemudian, karena kebutuhan itulah dibentuklah Badan Pengelolaan Pantai Utara Jawa," ujarnya.

 

Mewakili Danantara

Perahu nelayan melintas di dekat proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Cilincing, Jakarta, Kamis (15/3). Tanggul laut raksasa ini diharapkan mampu mencegah rob yang kerap melanda pesisir Jakarta. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Dalam strukturnya, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa diketuai oleh Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan. Sementara itu, Darwin Trisna Djadawinata dan Suhajar Diantoro menjabat wakil ketua.

Prasetyo menuturkan struktur Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa ini mewakili Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Dalam Negeri. Sebab dalam proses pengelolaan, perencanaan, pembangunan tanggul Pantai Utara Jawa, akan berkaitan dengan investasi.

"Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu juga disitu mewakili pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri. Karena bicara utara Jawa ia akan berada di kurang lebih enam provinsi, lima provinsi sorry di pulau Jawa," tutur Prasetyo.

 

Melantik Darwin Trisna Djadawinata

Aktivitas pekerja saat menyelesaikan proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Cilincing, Jakarta, Kamis (15/3). Tahap pertama proyek yang dimulai sejak Oktober 2014 ini diperkirakan rampung pada 2025. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/8). Didit saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djadawinata dan Suhajar Diantoro dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Pelantikan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P/Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala di Lingkungan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara. Prabowo lalu memimpin pembacaan sumpah jabatan.

"Saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Didit mengikuti ucapan Prabowo.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab," sambung Didit.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya