Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan langkah strategis untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemacetan tersebut dengan memanfaatkan trotoar yang sementara tidak digunakan akibat proyek pembangunan serta menambah armada Transjakarta di rute tersebut.
Advertisement
“Berkaitan dengan pembenahan persoalan kemacetan di TB Simatupang, saya ingin meluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Trotoar yang dimaksud bukan trotoar yang sedang dipakai pejalan kaki, melainkan trotoar yang memang tidak dapat digunakan karena ada proyek di sana,” kata Pramono di Cakung, Jakarta Timur, Senin (25/8/2025).
Macet TB Simatupang karena Pembangunan 3 Proyek Besar
Pramono menegaskan, kondisi ini bersifat sementara hingga proyek-proyek galian yang sedang berlangsung di kawasan tersebut selesai. Pemerintah menargetkan arus lalu lintas di TB Simatupang kembali lancar pada November 2025.
Pramono mengungkapkan, kemacetan di TB Simatupang terjadi akibat pembangunan tiga proyek besar di jalur tersebut. Hal ini membuat sebagian ruas jalan dan trotoar tidak bisa difungsikan untuk aktivitas normal.
“Pembangunannya memang saya sudah lihat sendiri, parah. Karena itu, harus ada rekayasa lalu lintas. Trotoar yang sedang digali untuk proyek itulah yang kami manfaatkan sementara. Bukan seluruh trotoar, hanya sebagian yang tidak bisa dipakai pejalan kaki,” jelasnya.
Untuk memberikan informasi yang transparan, Pramono menginstruksikan Dinas Kominfotik menyampaikan informasi secara berkala kepada publik bahwa kemacetan disebabkan oleh pembangunan proyek tersebut.
Tambah Armada dan Rute Transjakarta
Selain rekayasa lalu lintas, Pemprov DKI juga mengambil langkah lain untuk mengatasi horornya kemacetan di TB Simatupang, yakni dengan menyiapkan penambahan 14 unit armada Transjakarta untuk melayani rute yang melintasi kawasan TB Simatupang. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
“Harapannya, orang yang melewati TB Simatupang beralih menggunakan transportasi publik. Karena itu, kami menambah 14 unit bus Transjakarta agar masyarakat punya pilihan,” ujarnya.
Rekayasa Lalu Lintas
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur rekayasa lalu lintas, termasuk pemanfaatan sebagian trotoar untuk mendukung kelancaran arus kendaraan. Namun Pramono menegaskan, langkah ini hanya bersifat sementara sampai proyek pembangunan selesai.
“Ini sifatnya sementara, sampai proyek itu selesai. Setelah itu, trotoar akan kembali difungsikan untuk pejalan kaki sesuai peruntukannya,” kata Pramono.
Usulan Pangkas Trotoar Dikritik
Rencana Pemprov DKI Jakarta ingin memperlebar Jalan TB Simatupang dengan memangkas trotoar dan jalur sepeda di kawasan tersebut menuai kritik tajam dari pegiat transportasi dan pejalan kaki.
Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin menilai ide tersebut sesat pikir. Ahmad bilang, rencana mengatasi kemacetan tak seharusnya mengorbankan fasilitas bagi para pejalan kaki.
“Gubernur DKI Jakarta yang ancang-ancang melebarkan jalan raya (Jl TB Simatupang) dengan mengorbankan fasilitas NMT yakni lajur sepeda dan trotoar, adalah sesat dan merugikan pertumbuhan ekonomi regional,” kata Ahmad dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (25/8/2025).
Senada, Koordinator Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menyebut jurus Pramono mengatasi persoalan macet di TB Simatupang dengan memangkas trotoar dapat merugikan pejalan kaki.
“Rencana penggusuran trotoar tersebut adalah merugikan (set back/kemunduran) atas proses pembangunan urban sustainable transport yang sudah dirintis dan dibangun oleh beberapa Gubernur DKI Jakarta sejak 2000,” kata Alfred.
Seharusnya, kata dia, kemacetan parah di TB Simatupang menjadi pengingat buat masyarakat untuk mengurangi penggunaan mobil atau kendaraan pribadi. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan lebih baik jika mengambil peran sebagai pendorong yang mengajak masyarakat naik transportasi umum.