Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung Perusahaan Umum (Perum) Bulog merealisasikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dukungan ini diyakini akan membuat upaya pengendalian harga beras di berbagai daerah menjadi lebih optimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, yang sekaligus membahas Evaluasi Dukungan Pemda terhadap Program Tiga Juta Rumah. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Advertisement
Tomsi mengingatkan bahwa kenaikan harga beras di sejumlah daerah merupakan tantangan serius yang perlu diatasi bersama. Ia menekankan perlunya kerja keras lintas sektor agar harga beras bisa tetap stabil dan terjangkau.
“Bulog tidak bisa sendiri Bapak-Ibu sekalian yang hadir, narasumber. Semua teman-teman yang hadir di daerah untuk segera memasifkan ini, bantu untuk memasifkan penjualan beras SPHP ini supaya harganya bisa segera turun,” ujar Tomsi.
Perlunya Dukungan Distribusi Beras yang Cepat dan Optimal
Tomsi mengingatkan, saat ini pemerintah telah menyediakan stok beras yang cukup bagi masyarakat. Hal itu perlu didukung dengan distribusi yang cepat dan optimal, lantaran kualitas beras kerap kali tidak bisa bertahan lama. Ia mengimbau Pemda untuk mengundang Bulog di daerah masing-masing agar pasokan beras dapat segera disalurkan kepada masyarakat.
Dalam rapat itu, Tomsi juga mewanti-wanti daerah untuk mewaspadai kenaikan sejumlah harga komoditas, seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam, hingga minyak goreng. Khusus mengenai minyak goreng, ia mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengoptimalkan persediaan MinyaKita.
Menurutnya, jika ketersediaan minyak telah terpenuhi dengan baik, proses distribusinya akan dapat direalisasikan secara maksimal. Tomsi menyebut dirinya bersama para pihak terkait siap apabila diundang oleh Kemendag guna membahas kebijakan tersebut secara teknis.
“Sesuai dengan penyampaian Bapak Presiden kemarin bahwa kita sebagai negara terbesar yang memiliki kebun kelapa sawit, nah tinggal dimohon dari [Kementerian] Perdagangan untuk bisa membantu itu. Kami juga bersedia kalau diundang,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono; Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono; Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy; Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra; serta Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran.
(*)