Demo Tolak Kenaikan PBB di Bone Sulsel, Pagar Kantor Bupati Dijebol Massa

Ribuan orang menggeruduk kantor bupati Bone menggelar aksi demo menolak kenaikan PBB hingga 300 persen.

oleh FauzanDiperbarui 19 Agustus 2025, 18:34 WIB
Ribuan orang menggeruduk kantor bupati Bone menggelar aksi demo menolak kenaikan PBB hingga 300 persen. (Liputan6.com/ Fauzan)

Liputan6.com, Bone - Aksi lempar batu dan air gelas terjadi saat Aliansi Bone Bersatu menggelar unjuk rasa menolak kenaikan PBB-P2. Tak hanya itu, pagar utama pintu masuk Kantor Bupati Bone juga dirusak oleh pengunjuk rasa.

Melihat pagar yang rusak, aparat kepolisian dari Polres Bone dan Batalyon A Pelopor Brimob Polda Sulsel langsung bersiap siaga. Polisi gabungan terlihat langsung berdiri memasang tameng.

"Lebih baik mati daripada mundur," teriak seorang pengunjuk rasa.

Ratusan massa pun terlihat memasuki halaman Kantor Bupati Bone sembari terus melakukan orasi secara bergantian.

"Massa mundur, massa mundur. Silakan kembali ke rumah masing-masing," ucap polisi melalui pengeras suara.

Hingga pukul 17.00 Wita, massa terlihat terus melakukan orasi dan meminta kehadiran Bupati Bone Andi Asman Sulaiman maupun Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasalluddin. Mereka menuntut agar Pemkab Bone membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2.

"Pertanyaannya bupati dan wakil bupati mana? Kalau memang mau datang kami tunggu. Jam berapa?" ucap massa aksi menggunakan toa.

"Kami minta kenaikan pajak PBB ini segera dibatalkan karena ini menyengsarakan rakyat," ucapnya lagi.

 

Bupati Bone Tak Ada di Tempat

Melihat massa yang terus berorasi di halaman Kantor Bupati, Kadiskominfo Pemkab Bone, Anwar pun menemui pengunjuk rasa. Ia menjelaskan bahwa saat ini Bupati dan Wakil Bupati Bone sedang tak berada di tempat.

"Pertama saya jelaskan bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tidak ada di Bone kota," ungkap Anwar.

Ia juga menegaskan bahwa PBB-P2 di Bone tidak naik sebesar 300 persen. Yang ada hanyalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT).

"Saya jelaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB 300 persen itu tidak benar, hanya ada penyesuaian dan naik 65 persen. Pada tahun 2024 itu targetnya Rp30 miliar, tahun 2025 targetnya Rp50 miliar, jadi cuma 65 persen," ucap Anwar kepada massa aksi.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya