Liputan6.com, Jakarta - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, menyoroti pidato Presiden Prabowo dalam nota keuangan 2026 beberapa waktu lalu.
Diketahui dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyebut istilah “serakahnomics” yang merangkum kerakusan pelaku pasar yang menumpuk keuntungan dengan mengorbankan konsumen. Pesan intinya jelas yakni, negara boleh pro-pasar, tetapi tidak tunduk pada rente.
Advertisement
“Catatan kakinya, izin khusus harus dibarengi definisi “skala besar” yang terang, standar mutu dan takaran yang baku, tata kelola pengawasan yang dapat diaudit, masa transisi yang realistis, serta pagar persaingan usaha agar intervensi cerdas tidak menjelma hambatan masuk atau konsolidasi pasar yang berlebihan,” kata Achmad dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti terkait anggaran pendidikan 2026 sekitar Rp757,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) atau RAPBN 2026.
Dia menuturkan, pengelolaan anggaran yang “besar” harus dipasangkan dengan “tepat”. Ada tiga pekerjaan rumah yang menjadi perhatian, yakni pertama, komposisi belanja yaitu seberapa besar yang benar-benar menyentuh ruang kelas, kurikulum, pelatihan guru, perangkat belajar, dibandingkan belanja rutin.
Arsitektur Penyaluran
Kedua, arsitektur penyaluran yakni mekanisme yang meminimalkan kebocoran dan mempercepat keputusan di level sekolah.
Ketiga, akuntabilitas berbasis hasil yakni target tahunan yang konkret pada literasi, numerasi, sains, penyempitan kesenjangan antardaerah, serta employability lulusan vokasi.
"Tanpa budget tagging berbasis outcome dan kontrak kinerja yang jelas, angka triliunan akan berhenti di input,” ujar dia.
MBG sebagai investasi generasi
Kemudian terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas manusia Indonesia. Disebutkan capaian jutaan penerima harian, terbentuknya satuan layanan gizi di hampir seluruh provinsi, dan dampak rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Arsitektur Penegakan
Narasi ini gizi yang baik menaikkan kehadiran dan prestasi anak, memperbaiki produktivitas masa depan, sekaligus menyuntik permintaan di desa.
“Yang perlu dikukuhkan oleh RAPBN 2026 adalah multi-year costing yang gamblang, logistik, standar gizi, keamanan pangan, dan pengawasan mutu, beserta contingency buffer bila terjadi gejolak harga atau gangguan iklim,” ujar dia.
Kebocoran kekayaan dan arsitektur penegakan
Presiden mengangkat isu net outflow of national wealth, menegaskan tekad menutup kebocoran dari hulu sumber daya alam hingga tata niaga. Ultimatum terhadap beking tambang ilegal, siapa pun orangnya, adalah sinyal yang dibutuhkan.
"Agar menjadi sistem, bukan slogan, diperlukan arsitektur penegakan yang menyatu: pendaftaran beneficial ownership yang terbuka, pengawasan berbasis risiko di tambang dan hutan, case tracking publik untuk perkara SDA, serta koordinasi penindakan antarlembaga dengan tenggat yang diketahui masyarakat,” ujarnya.
Dia menuturkan, ketika hukum bekerja tanpa pandang bulu, sinyal ini berubah menjadi pencegah yang efektif, bukan hanya pemberitaan sesaat.
Asumsi Dasar Makro Ekonomi
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan Panja, kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang telah disepakati adalah:
- Pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen
- Laju inflasi 2 hingga 4 persen
- Nilai tukar rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per US Dolar
- Tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen
- Harga minyak mentah Indonesia USD 90 hingga USD 110 per barel
- Lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara, target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah:
- Tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen
- Tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen
- Rasio gini 0,375 hingga 0,378
- Indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49
- Nilai tukar petani 105 hingga 107
- Nilai tukar nelayan 107 hingga 108.