Liputan6.com, Jakarta - Komisi Informasi (KI) Pusat RI mendorong penguatan akses informasi publik bagi petani perempuan sebagai bagian dari upaya mewujudkan program swasembada pangan nasional Presiden RI Prabowo Subianto.
Dorongan itu disampaikan Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KI Pusat RI, Samrotunnajah Ismail, dalam Forum Diskusi Edukasi Keterbukaan Informasi bertema “Merdeka Akses Informasi dalam Swasembada Pangan” di Aula KI Pusat, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Advertisement
Forum diikuti 35 peserta dari Kelompok Wanita Tani Indonesia, menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, DPN Wanita Tani HKTI, Bank Negara Indonesia (BNI), dan tokoh petani perempuan pelaku pertanian digital.
Menurut Samrotunnajah, kemerdekaan sejati bukan hanya kebebasan politik, tetapi juga kebebasan mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi demi kesejahteraan rakyat.
“Kedaulatan pangan hanya akan tercapai bila informasi dikelola secara terbuka, merata, dan berpihak kepada masyarakat. Petani perempuan, sebagai tulang punggung banyak keluarga tani, harus menjadi bagian dari proses ini,” ujarnya.
Tiga Pilar Utama Swasembada Pangan
Samrotunnajah menegaskan, swasembada pangan bertumpu pada tiga pilar utama: ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, kemandirian petani melalui akses informasi inklusif, dan kedaulatan kebijakan pangan berbasis data yang akurat.
Forum tersebut membahas strategi literasi digital dan informasi bagi petani perempuan, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sektor pertanian, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menyediakan informasi publik yang cepat, akurat, dan mudah diakses.
Diskusi interaktif dimanfaatkan peserta untuk berbagi pengalaman, mengungkap kendala, dan menyampaikan kebutuhan informasi terkait usaha pertanian.
Forum menghasilkan kesepahaman bahwa keterbukaan informasi publik adalah prasyarat utama swasembada pangan, serta menegaskan komitmen memperkuat peran perempuan dalam rantai pasok pangan nasional.
“Dengan semangat kemerdekaan, forum ini menjadi langkah konkret menuju ekosistem pertanian yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Samrotunnajah.