Liputan6.com, Jakarta - Fakta mencengangkan terungkap dalam diskusi Media Talk OCBC: 99,7 persen warga Indonesia masih memiliki bias gender di setidaknya satu dari empat dimensi utama, mulai dari pendidikan, kesehatan, integritas fisik, hingga ekonomi.
Data mengenai bias gender di Indonesia yang dipaparkan UN Women ini menegaskan kesenjangan kesempatan masih menjadi tantangan besar, meski jumlah lulusan perempuan dari perguruan tinggi terus meningkat.
Advertisement
“Biasnya masih ada, dan sayangnya masih banyak penduduk yang memegang pandangan tersebut, terutama di bidang ekonomi dan politik,” ungkap Head of Program UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati, dalam diskusi, Rabu memaparkan hasil kajian terkini.
Fenomena ini tampak di dunia kerja, di mana pandangan bahwa laki-laki lebih layak memimpin atau mendapat pekerjaan masih kuat melekat. Padahal, seperti ditekankan Komisaris Independen OCBC, Betti Alisjahbana, kesetaraan peluang bukan hanya soal keadilan, tetapi juga kunci kemajuan. “Kalau kita mau maju, organisasi harus diisi oleh orang-orang terbaik, baik laki-laki maupun perempuan,” ujarnya.
Terjadinya Bias Gender
Ketimpangan gender di Indonesia tidak hanya terjadi pada kesempatan kerja, tetapi juga pada jalur karier dan kepemimpinan. Data UN Women menunjukkan, meski lebih dari 50 persen mahasiswa baru di universitas ternama adalah perempuan, partisipasi mereka di pasar kerja masih tertinggal.
Hanya sekitar 53 persen perempuan yang masuk ke angkatan kerja, dan sebagian besar di antaranya berada di pekerjaan rentan (vulnerable employment) atau sektor informal yang minim perlindungan.
Bias ini juga tercermin pada proses rekrutmen dan promosi jabatan. Dwi Yuliawati menekankan, hambatan yang dihadapi perempuan sering kali bersifat sistemik—mulai dari pilihan jurusan kuliah yang dipengaruhi stereotip, lingkungan kerja yang kurang mendukung, hingga minimnya kebijakan ramah keluarga seperti cuti ayah yang layak.
“Jangan hanya terpaku pada angka target, tapi pikirkan proses yang membuat kesempatan itu benar-benar setara,” jelasnya.
Situasi ini menegaskan bahwa perjuangan melawan bias gender tidak bisa hanya dibebankan kepada perempuan. Dukungan dari lingkungan, kebijakan perusahaan, hingga regulasi pemerintah menjadi kunci untuk memutus rantai diskriminasi yang telah berlangsung lama.
Cerita Inspirasi
Salah satu contoh nyata menembus tembok bias gender datang dari Betti Alisjahbana. Berangkat dari latar belakang pendidikan arsitektur, ia memilih berkarier di industri teknologi yang pada masanya didominasi laki-laki. Tantangannya tidak kecil—Betti mengaku harus bekerja dua kali lebih keras dibanding rekan lain demi membuktikan kemampuan.
“Kalau orang lain belajar dua jam, saya empat jam. Kalau mereka persiapan tiga jam, saya enam jam,” kenangnya. Kebiasaan tersebut menjadi modal yang mengantarnya menempati posisi President Director di IBM Indonesia—perempuan pertama yang memegang jabatan itu di Asia Pasifik.
Keberhasilannya membuka jalan bagi pemimpin perempuan lain. Setahun setelah Betti menjabat, empat perempuan lain di kawasan yang sama berhasil menempati posisi country general manager. “Saya merasa punya tanggung jawab moral untuk memastikan saya bukan yang pertama dan terakhir,” tegasnya.
Kisah ini menjadi bukti bahwa dukungan lingkungan dan kesempatan setara dapat melahirkan pemimpin perempuan berkualitas yang mampu bersaing di tingkat global.
Tantangan Struktural
Meski ada kisah sukses, hambatan struktural masih menjadi batu sandungan terbesar bagi kesetaraan di dunia kerja. Menurut Dwi Yuliawati dari UN Women Indonesia, bias gender bekerja di setiap tahap—mulai dari pendidikan, pemilihan jurusan kuliah, rekrutmen, promosi, hingga kebijakan kerja. Tantangan ini semakin berat bagi perempuan yang memikul beban ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga.
Salah satu contohnya adalah minimnya cuti ayah atau paternity leave di Indonesia yang hanya dua hari. Kebijakan ini jauh tertinggal dibanding negara lain yang memberikan waktu setara bagi ayah dan ibu untuk mengasuh anak.
“Kalau hambatan seperti ini tidak dihapus dan tidak diintegrasikan ke kebijakan, kita akan terus melihat kesenjangan,” ujar Dwi.
Selain itu, data menunjukkan 59 persen perempuan bekerja di sektor rentan yang umumnya tidak dibayar atau berada di pekerjaan keluarga tanpa upah.
Di tingkat kepemilikan usaha, hanya 22 persen perusahaan di Indonesia yang melibatkan perempuan sebagai pemilik. Kondisi ini menunjukkan bahwa bias bukan sekadar persoalan individu, melainkan ekosistem yang belum sepenuhnya ramah bagi perempuan.
Peran Laki-Laki dalam Perubahan
Perjuangan melawan bias gender tidak hanya menjadi tugas perempuan. Aktivis Aliansi Laki-Laki Baru, Wawan Suwandi, menekankan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam membongkar stigma dan norma patriarki yang merugikan kedua belah pihak. Menurutnya, laki-laki juga terbebani ekspektasi tradisional untuk selalu menjadi pencari nafkah utama, tidak menunjukkan emosi, dan mendominasi pengambilan keputusan.
“Berbagi beban domestik mestinya jadi hal biasa. Tapi sering kali, laki-laki yang cuci baju atau mengurus anak justru dicap suami takut istri,” ujarnya. Wawan menambahkan, perubahan membutuhkan redefinisi maskulinitas menjadi lebih positif—menghormati perempuan, membangun relasi sehat, dan menolak kekerasan dalam bentuk apa pun.
Ia menegaskan, perubahan sosial akan lebih mudah tercapai jika laki-laki ikut menjadi teladan dan ikut mengambil peran kerja sama. “Kalau kita ingin kesetaraan, harus ada dua tangan yang bertepuk. Tidak bisa perempuan saja yang berjuang,” katanya.
Harapan Hilangnya Stigma
Mewujudkan kesetaraan di dunia kerja memerlukan langkah kolektif yang melibatkan semua pihak. Betti Alisjahbana menilai, perusahaan perlu membangun ekosistem kerja yang inklusif, mulai dari proses rekrutmen yang adil, kesempatan promosi yang setara, hingga dukungan kesehatan mental bagi seluruh karyawan. “Kalau kita mau organisasi maju, harus diisi oleh orang-orang terbaik, tanpa memandang gender,” tegasnya.
UN Women Indonesia juga mendorong pendekatan struktural untuk menghapus hambatan yang tidak terlihat, seperti kebijakan kerja fleksibel, program mentoring, hingga cuti ayah yang memadai. Langkah ini diyakini dapat membuka jalur karier bagi perempuan sekaligus membagi peran domestik secara adil.
Kesadaran untuk memerdekakan diri dari bias pun menjadi kunci. Seperti yang diungkap Dwi Yuliawati, “kesetaraan bukan hanya tujuan, melainkan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan berdaya bagi semua. Dengan kerja sama perempuan dan laki-laki, peluang untuk menutup kesenjangan gender akan semakin besar.”